Belanja Modal Numpuk di Akhir Tahun, Satker Harus Benahi Perencanaan

Syarwan dan Iswandi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Realisasi belanja negara di NTB sampai dengan 30 September 2019 baru mencapai 57 persen. Bahkan belanja modal, realisasinya masih cukup rendah baru sebesar 40,65 persen. Begitu juga realisasi DAK Fisik, baru mencapai 31,51 persen. Artinya, akan banyak proyek-proyek fisik atau konstruksi yang menumpuk di akhir tahun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) NTB, Syarwan, SE, MM., mengatakan banyak proyek-proyek fisik yang baru bisa dieksekusi sekarang. “Karena kita sadari juga karena gempa, untuk mencari rekanan agak sulit. Alhamdulillah ini (belanja modal) mulai bergerak,” kata Syarwan dikonfirmasi usai Bincang-Bincang Ekonomi Provinsi NTB di Mataram, Kamis, 3 Oktober 2019 siang.

Disebutkan, belanja negara di Provinsi NTB yang besarnya Rp12,5 triliun lebih. Realisasinya sampai 30 September baru Rp7,1 triliun lebih atau 57,04 persen. Belanja negara tersebut dibagi dua komponen besar.

Pertama, belanja pemerintah pusat dengan pagu Rp8,7 triliun lebih, baru terealisasi Rp5,4 triliun lebih atau 61,95 persen. Dalam komponen belanja pemerintah ini, paling besar realisasinya baru belanja pegawai. Dari pagu Rp2,8 triliun, sudah terealisasi Rp2,1 triliun lebih atau 76,56 persen.

Kemudian belanja barang, dari pagu Rp3,5 triliun, baru terealisasi Rp2,2 triliun lebih atau 65,10 persen. Kemudian belanja modal, dari pagu Rp2,4 triliun, realisasinya baru Rp990 miliar lebih atau 40,65 persen. Dan belanja sosial dari pagu Rp18,7 miliar, realisasinya Rp8,4 miliar atau 44,97 persen.

Komponen kedua adalah transfer ke daerah dan dana desa. Untuk transfer daerah khususnya DAK Fisik pagunya Rp2,5 triliun lebih, realisasinya baru Rp808 miliar lebih atau 31,51 persen. Dan dana desa dengan pagu Rp1,18 triliun, realisasinya baru Rp898 miliar lebih atau 76,02 persen.

Menurutnya, penyerapan belanja khususnya belanja modal yang berada di ujung tahun memang kontribusinya akan kurang maksimal dalam menggerakkan ekonomi di NTB. Seharusnya, sejak awal tahun anggaran, eksekusi program/kegiatan khususnya proyek fisik atau konstruksi sudah mulai dilakukan.

Baca juga:  Disorot Pusat, Realisasi Belanja Program Prioritas Pengurangan Kemiskinan di NTB

Sehingga belanja yang berasal dari APBN di NTB betul-betul berkontribusi untuk memajukan ekonomi di daerah ini. Ia bersyukur Pemprov NTB melalui Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si., merespons kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyerapan anggaran yang lebih baik ke depannya.

Ia mengatakan apabila kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBN maupun APBD dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. Maka multiplier effect-nya akan dapat dirasakan masyarakat. “Ada masyarakat yang nganggur, bisa dapat pekerjaan di awal tahun. Kemudian pedagang yang kurang begitu tinggi omzetnya, dengan dorongan APBN yang bergerak di awal tahun, omzetnya menjadi lebih besar,” katanya.

Meskipun realisasi belanja APBN di NTB masih di bawah

60 persen, namun Syarwan mengatakan capaiannya sudah cukup bagus. Namun ia menggaris bawahi realisasi belanja modal dan DAK Fisik yang masih rendah. “Untuk belanja modal yang agak tersendat,” katanya.

Apakah masih rendahnya realisasi belanja proyek fisik akibat perencanaan yang tidak bagus. Syarwan mengatakan sebenarnya perencanaan sudah matang. Tetapi kadang-kadang, apabila ada isu mutasi. Pejabat yang melaksanakan program atau kegiatan menjadi kurang semangat untuk bekerja. Selain itu, ketika tahun anggaran selesai, pejabat kadang-kadang tidak langsung mempersiapkan hal-hal yang bersifat administrasi  untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya.

“Padahal kita menyerahkan DIPA sebelum tahun anggaran berikutnya, pada bulan Desember. Sebenarnya itu sudah bisa berkontrak,” katanya.

Terpisah, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Achris Sarwani mengatakan bahwa memang pengerjaan proyek fisik yang menumpuk di akhir tahun merupakan penyakit yang terus terulang setiap tahun anggaran. Namun menurutnya, bukan berarti penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan atau dirapikan.

Baca juga:  DAK Fisik untuk NTB Turun Drastis

“Kuncinya sebenarnya di perencanaan. Jadi, kalau kita bisa membuat perencanaannya jauh-jauh hari. Misalnya sekarang, untuk kegiatan  tahun 2020, seharusnya perencanaannya sudah mulai fix. Kuncinya di perencanaan itu  akan memudahkan,” ujarnya.

Menurutnya perencanaan harus menjadi perhatian. Pasalnya, kadang-kadang ada faktor berikutnya yang membuat kegiatan tidak lancar. Seperti proses administrasi, lelang yang terlambat.

“Kenapa? Perencanaan mepet, lelangnya juga pasti lebih panjang. Kedua, nanti di sistem lelangnya. Jangan dari nol terus mulainya. Kita harus punya database rekanan yang sudah punya pengalaman membangun dengan efisien. Itu sebagai data base dalam pelelangan,” sarannya.

Menurutnya harus ada perbaikan sistem yang harus dilakukan Satker-satker yang mengelola dana APBN dan APBD. “Sistemnya harus dibangun. Teman-teman Bappeda, harus membangun sistem dan menjadikan sebagai budaya,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum bagi semua untuk memulai berbenah. Mulai dari aspek perencanaan, antara kementerian lembaga yang mendapatkan penyaluran APBN dapat bersinergi dengan perencanaan-perencanaan pemerintah daerah.

“Agar bisa kita optimalkan dan APBN maupun APBD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang, masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga nanti dengan adanya pertemuan seperti ini. Ternyata pelaksanaannya juga perlu didorong dengan kerja sama pemerintah daerah,” katanya.

Agar pelaksanaan APBN di NTB berjalan lancar, Iswandi mengatakan harus dimulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Sehingga hambatan-hambatan pelaksanaan di lapangan dapat di atasi bersama-sama. Apabila ada masalah yang mengganggu, dapat cepat diselesaikan.

“Harapannya triwulan IV ini, sisa waktu yang ada kita bisa kerja sama lebih optimal, progresif. Sehingga semua anggaran yang sudah dialokasikan dapat diserap dan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Kepala Bappenda NTB ini. (nas)