Warga Meang Pertanyakan Luas Tanah Tak Sesuai Sertifikat

Warga Meang Sekotong yang mendatangi BPN mempertanyakan luas lahan mereka kuasai tak sesuai dengan disertifikat (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Belasan Warga Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat.

Warga yang didampingi oleh Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) NTB ini mempertanyakan luas tanah yang mereka miliki tak sesuai dengan yang kuasai secara fisik.  Disamping itu, banyak lahan di kawasan wisata itu dikuasai oleh warga luar yang tidak menguasai Secara fisik akan tetapi punya sertifikat atas lahan tersebut.

Warga mendesak agar BPN melakukan pengukuran ulang untuk merevisi atau merubah sertifikat agar sesuai dengan luas lahan yang dikuasai warga. Warga juga meminta agar BPN membatalkan semua sertifikat yang dikuasai orang luar tersebut. Pemilik tanah, H Musleh ditemui usai hearing dengan BPN mengaku luas lahan yang dimilikinya di kawasan Meang seluas 1.25 hektar namun luas lahan yang ada kuasai secara fisik ini tidak sesuai dengan di sertifikat. Luas lahan yang tercatat di sertifikat hanya 95 are lebih.

“Artinya luas lahan saya ini ndak sesuai atau kurang dari luas lahan yang saya miliki dengan sertifikat. Kemana lahan saya yang 30 are itu,” Kata dia mempertanyakan.

Lahan ini kata dia, sudah dikuasai sejak mulai dibuka tahun 1985-1986 lalu.  Lalu ia membuatkan sertifikat sekitar tahun 1999. Pihaknya mengetahui luas lahannya tak sesuai dengan disertifikat sejak keluar sertifikat tersebut. Pihaknya sudah menyampaikan keberatan soal sertifikat ini ke BPN, hanya saja tidak ada tindaklanjutnya.

Menurut dia tidak dirinya yang tanahnya tak sesuai dengan sertifikat, namun banyak warga mengalami hal yang sama.  Warga juga mempertanyakan, lahan di kawasan itu dikuasai oleh warga luar. Banyak warga luar yang menguasai lahan dengan membuatkan sertifikat.  Warga luar yang menguasai layan ini kata dia, termasuk dari luar daerah NTB.

Warga kata dia sudah meminta klarifikasi ke BPN terkait persoalan lahan mereka. Pihak BPN kata dia akan klarifikasi dan meluruskan dengan turun ke masyakarat. “Katanya PBN mau turun, yang jelas kami akan tetap Tuntut ini,” tegas dia.

Di tempat yang sama Ketua Formapi, Ikhsan Ramadhany mengatakan, pihaknya sudah turun melakukan investigasi terhadap persoalan lahan warga Meang. Pihaknya pun menemukan lahan yang dimiliki Warga tidak sesuai dengan

sertifikat. Warga kata dia ada juga yang mengkau kalau lahan mereka dijual.

“Tapi sertifikat tanah warga ini tak sesuai dengan fakta fisik yang dimiliki di lapangan,” tegas dia.

Ia juga menduga ada sertifikat fiktif, karena warga luar yang tak menguasai sertifikat namun punya sertifikat. Pihak BPN kata dia akan melakukan beberapa langkah menindaklanjuti keluhan warga, diantaranya merevisi terhadap sertifikat agar sesuai dengan luas di lapangan.

Divisi Hukum Formapi L Tahdin mengatakan lahan milik Negara ini diberikan hak kepada warga yang menguasai dengan surat keputusan pemberian hak. Dalam proses perolehan hak ini, dilakukan pengukuran secara global sekitar 300 hektar lebih lahan ini. Akan tetapi ada warga yang tak menguasai fisik lahan namun diterbitkan sertifikat sehingga mengurangi lahan milik warga disana.

Menurut dia, sertifikat tersebut harus dibatalkan dulu. Karena ada orang luar yang punya sertifikat tapi fisik tidak dikuasai.

Sementara itu, Kepala BPN Lobar I Made Arya Sanjaya, SH., MH mengakui bahwa belasan warga Dusun Pangsing Meang datang ke BPN untuk menanyakan kejelasan sertifikat lahannya. Sebelum pertemuan ini, warga telah memberitahukan akan hearing ke BPN.

Menurut dia, setelah dilihat sertifikat milik warga, lahan yang dikuasai masyarakat memang bentuknya berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan ini kata dia kemungkinan pengukuran saat itu belum akurat atau penguasaan warga yang bergeser setelah diterbitkan sertifikat tersebut. Hal-jal ini kata dia kemungkinan bisa terjadi di lapangan.

“Karena itu, kami tidak lagi mengurai permasalahan kembali ke belekang, tapi kami ingin bagaimana penyelesaian,”jelas dia.

Pijaknya menawarkan ke warga, ada dua opsi penanganan. Opsi Pertama, sertifikat ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi tanah masyarakat saat ini. Opsi kedua, warga menyesuaikan dengan keadaan sertifikat.

Dua opsi ini ditawarkan ke warga, selanjutnya mereka berembuk dengan warga lain agar ditangani secara sekaligus. Dalam waktu secepatnya lanujut dia, mereka akan kembali ke BPN menyampaikan kesepatan opsi yang akan diambil. Apa yang menjadi keinginan warga jelas dia akan dilaksanakan BPN. Menyoal usulan warga membatalkan sertifikat tanah yang tidak dikuasai secara fisik, menurut dia tidak mudah membatalkan sertifikat dan kewenangannya di pusat. (Her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.