Kasus Kerugian Randis Hilang Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

Randis yang dikembalikan ke pemda. Di antara randis ini banyak yang hilang dan dikuasai oleh mantan pejabat. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kasus kerugian akibat kendaraan dinas (randis) hilang di Lombok Barat (Lobar) belum tertangani. Rencananya, pengembalian kerugian dari ganti rugi randis hilang ini akan disidangkan oleh TPTGR. Saat ini pihak terkait tengah melakukan persiapan dengan mencari data nilai harga kendaraan. Persoalan ini pun bisa dibawa ke ranah hukum, jika tak ada itikad baik dari mantan pejabat mengembalikan ke pemda.

Sekretaris Inspektorat Lobar, H. Bagus Dwipayana, menegaskan, sidang TPTGR pengembalian kerugian akibat randis hilang ini tengah dalam persiapan. “Kami tengah mencari nilai harga kendaraan, setelah itu kami rapat. Dari hasil rapat itu langsung kita sidangkan,”tegas Bagus.

Mantan Kabag Hukum ini menegaskan, randis hilang ini akan tetap disidangkan. Hanya saja perlu dicari dulu harga pasaran sepeda motor tersebut. Kondisi randis juga harus dilihat, layak tidak dengan harga ganti rugi yang nanti ditetapkan.

Ia menegaskan, kasus ini sama dengan temuan kerugian negara. Kalau dalam sidang TPTGR tidak ada hasilnya, maka bisa dilanjutkan ke APH.”Kalau ndak ada hasil pengembalian kerugian, maka bisa masuk ke APH.

Sama seperti kerugian Negara itu,”tegas dia.

Sementara Kepala BPKAD Lobar H .Mahyudin mengatakan sebanyak 40 lebih randis masih dikuasai oleh mantan pejabat dan dewan.  Selain dikuasai oleh mantan pejabat, randis ini juga hilang, sehingga Pemda pun tengah melakukan upaya-upaya mengambil paksa randis tersebut. Pemda juga tengah menyiapkan langkah meminta ganti kerugian randis yang hilang tersebut. Ganti rugi randis yang hilang ini pun bakal dilakukan melalui sidang majelis TPTGR.

Saat ini pihaknya tengah meminta informasi terkait harga untuk menetapkan nilai kerugian kendaraan yang hilang. Sedangkan randis yang masih dikuasai oleh oknum pejabat tengah didata dan diinventarisir untuk segera dicari.  Randis ini diminta segera mengembalikan ke pemda.

Ia menegaskan, randis yang masih dikuasai dan hilang ini harus segera diselesaikan. Surat penarikan randis, terutama di mantan dewan sudah dilakukan oleh Sekretariat Dewan, namun laporan nya belum dilaporkan oleh Sekretariat ke BPKAD.  Soal randis ini diakui menjadi temuan berulang BPK sehingga oknum mantan pejabat dan dewan sudah diberikan deadline oleh Sekretariat Dewan. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.