Sejumlah OPD di Kota Mataram akan Dirombak

Hj. Baiq Evi Ganevia (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah hingga Desember mendatang. Sejumlah organisasi perangkat daerah di Pemkot Mataram bakal dirombak.

Perombakan OPD kata Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan ini 90 persen mengubah tugas dan fungsi beberapa OPD khusus di Sekretariat Daerah, tetapi jumlahnya tidak ada perubahan.

Nantinya, ada sembilan bagian dengan membawahi tiga subbagian. Secara struktur masing – masing asisten akan membawahi tiga bagian. Asisten I akan membawah Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan dan Bagian Pemerintahan. Asisten II akan membawahi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pengadaan dan Kerjasama berganti nama menjadi Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Ekonomi berubah menjadi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Baca juga:  Pemkot Mutasi 82 Pejabat

Sedangkan, Asisten III akan membawahi Bagian Organisasi, Bagian Umum. Khusus Bagian Protokoler dan Humas berubah menjadi Bagian Protokoler dan Komunikasi

Pimpinan. Salah satu fungsi kehumasan nantinya akan dipindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

“Begitu juga dengan APK tupoksinya akan pindah ke Bagian Pemerintahan,” kata Evi ditemui, Selasa, 1 Oktober 2019.

Perubahan struktur di Sekretariat Daerah diberikan tenggat waktu oleh pemerintah pusat hingga akhir Desember mendatang untuk penyesuaian. Pihaknya memulai pendampingan sebagai dasar menyusun kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara. Artinya, peraturan daerah akan diubah.

Baca juga:  Pemkot Mutasi 82 Pejabat

Evi mengatakan, pembagian tupoksi tidak ada yang tumpang tindih. Seperti Diskominfo telah mencakup fungsi kehumasan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan asistensi OPD mana yang berpotensi berkesinggungan tugas dan fungsinya. “Kominfo dengan Humas. Kominfo dan Balap sudah diinventaris supaya tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Selain itu, ada penambahan kewenangan Dinas Tenaga Kerja bertambah dengan memasukan tupoksi kesejahteran masyarakat. Tupoksi ini berdasarkan Permendagri 56 Tahun 2019, dimana Disnaker urusan berkaitan transmigrasi, penyuluhan dan lain – lain. Sehingga, tupoksi Kesra dialihkan.

Evi menegaskan, kemungkinan tidak ada perubahan pejabat. Perubahan ini sifatnya hanya pengukuhan saja. “Cuman ganti nama saja. Secara personel ya sama,” demikian Evi. (cem)