Somasi Soroti Rencana Pembangunan Graha DPRD Mataram

Johan Rahmatullah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan graha atau gedung serba guna oleh DPRD Kota Mataram, dikritik. Proyek itu dinilai tak sesuai dengan dibutuhkan masyarakat. Para Anggota Dewan dinilai tak peka dengan kondisi masyarakat saat ini.

Johan Rahmatulloh, Sekretaris Badan Pekerja Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB menegaskan, pembangunan gedung serba guna senilai Rp 40 miliar itu patut menjadi sorotan publik. Proyek itu dinilai tidak sinkron dengan kondisi sosial masyarakat.

Di antaranya adalah, angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Mataram masih tinggi. Bahkan di beberapa kelurahan, masyarakat tidak memiliki jamban untuk membuang kotorannya sehingga harus membuangnya ke sungai-sungai.

“Persoalan yang tak kunjung selesai dan bahkan menjadi ajang saling menyalahkan adalah persoalan sampah yang selalu menumpuk di ibukota provinsi NTB,” kritik Johan pekan kemarin. Pembangunan gedung serba guna dianggarkan dua tahap di APBD 2020 Rp 20 miliar. Dan, dilanjutkan kembali Rp 20 di tahun 2021 dinilai tidak menjawab persoalan di Kota Mataram. Justru, proyek itu tidak ada urgensi serta relevansi apapun dengan hajat

hidup orang banyak.

Baca juga:  Dewan Soroti Anggaran Lampu Tembolak Rp2,7 Miliar

Menurut Johan, tingkat pendidikan para wakil rakyat tersebut tinggi. Tapi mereka tidak peka terhadap kondisi riil di masyarakat. Sebagai wakil rakyat mestinya mereka serius bekerja mengalokasikan anggaran pada sektor – sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Justru, proyek ini menimbulkan kesan dan patut diduga sebagai ladang untuk proses pembagian pundi – pundi rupiah. “Jika dikaitkan dengan masa bakti yang baru saja diemban, maka cenderung proyek tersebut adalah salah satu cara untuk mengembalikan pundi-pundi rupiah yang telah terkuras selama kampanye pemilu serentak tahun 2019 yang lalu,” kritiknya.

Baca juga:  Pembahasan Tiga Megaproyek di Mataram Belum Capai Titik Temu

Para wakil rakyat di Lingkar Selatan ini banyak berasal dari kalangan milenial. Patut disayangkan mereka tidak mampu melawan arus para petahana atau senior – senior mereka di parlemen. Anggota Dewan kaum milenial mestinya memiliki harus menumbuhkan kepekaan untuk serius memperhatikan hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu tegas Johan, para wakil rakyat seyogianya menghentikan rencana pembangunan gedung serbaguna tersebut dan mengalihkan kepada program-program yang menjadi prioritas perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Mataram. (cem)