Dewan Pertanyakan Perbaikan Rumah Korban Gempa

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengecek kondisi rumah warga yang rusak akibat gempa Agustus tahun lalu, yang hingga Senin, 23 September 2019 banyak rumah warga di lingkungan Gerung Butun Barat, Lingkungan Tembelok, dan Lendang Lekong kelurahan Mandalika, belum diperbaiki. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram mempertanyakan data rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah rusak akibat gempa pada Agustus 2018 lalu. Masalahnya, sampai September 2019 ini  banyak ditemukan rumah rusak akibat gempa di Mataram belum diperbaiki.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi ditemui di lingkungan Gerung Butun Barat saat mengecek tahapan pembangunan bantuan rumah tahan gempa (RTG), Senin, 23 September 2019, menyesalkan sampai saat ini banyak rumah warga yang rusak akibat gempa di Lingkungan Gerung Butun Barat dan Tembelok Kelurahan Mandalika belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Padahal, dari data yang dihimpun pihak kelurahan, jumlah rumah rusak akibat gempa di Kelurahan Mandalika sekitar 400 rumah rusak ringan dan rusak sedang. “Kok bisa gitu ya, sudah sekian lama tahapannya sudah dilakukan, kok masih ada seperti ini,’’ katanya.

Bagi Didi, sebenarnya kalau data korban sudah masuk, itu sudah bisa direhab. Tetapi dia menyadari mungkin ada hal-hal teknis administratif yang belum ditindaklanjuti.

Menurutnya, pendataan di lapangan perlu pengecekan kembali. Dinilai Didi, setidaknya, dinas terkait memverifikasi kembali dengan kondisi di lapangan. “Ini perlu saya cek nanti, bisa jadi di beberapa tempat terjadi seperti ini juga,” paparnya.

Baca juga:  Percepat Tuntaskan Validasi Data Tambahan Korban Gempa

Menurutnya, dari pengecekan di lapangan tersebut, ditemukan kejanggalan saat proses pendataan rumah rusak akibat gempa. Ia menduga, saat  proses pendataan tidak terbangun dengan baik. ‘’Selain tidak masuk database secara keseluruhan, juga tidak dilakukan tahap berikutnya yang sifatnya memverifikasi ke lapangan,” lanjut Didi.

Seharunya tegas Didi, data tersebut masuk dalam data verifikasi sebagai dasar menentukan kualifikasi. “Apakah ini masuk rusak ringan,

sedang, atau berat. Kalau tidak, erikan alasan kenapa tidak masuk dalam daftar sedang, ringan, dan berat,” imbuhnya.

Dari pantauan DPRD Mataram, katanya, seharusnya banyak rumah yang mendapat bantuan rehab rekon kategori rusak ringan dan sedang. “Dari pengecekan ini, paling tidak (rumah, red) masuk ke rusak ringan. Ada juga yang rusak sedang. Ambruk gitu kan, dan bahkan bisa berat,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, DPRD Kota Mataram akan mengundang semua pihak baik camat lurah, BPBD, Perkim dan lain-lain yang ikut andil dalam masalah ini. Didi pun akan memastikan, poses updating data dari bawah sudah dilakukan dengan baik atau tidak.

Baca juga:  Kasus Pokmas Lingsar Ganggu Pembangunan RTG

“Ini sudah terlalu lama. Kita masih bicara masalah data. Ini sangat kita sayangkan kenapa sampai terjadi seperti ini. Padahal komitmennya, kalau memang faktual apapun kondisinya, itu negara pada posisi siap memberi perhatian pada itu,” jelas Didi

Lurah Mandalika, Nasrudin menegaskan, jumlah rumah rusak di tujuh lingkugan Mandalika Mataram, dari data kelurahan sekitar 300-400 rumah rusak per lingkungan. “Itu data yang sudah kita masukkan ke BPBD. Tapi sampai saat ini kan per lingkungan baru ada dua sampai  tiga rumah yang sudah diperbaiki dari data 400 per lingkungan.  Itu pun tim dari BPBD tidak ada yang turun,” jelasnya.

Salah satu warga lingkugan Tembelok RT 4, Inaq Amisah menyayangkan hal tersebut. Ibu rumah tangga yang rumahnya rusak akibat gempa tahun lalu ini, sudah didata. Namun sampai saat ini rumahnya tak kunjung diperbaiki. “Sudah didata, tapi tidak pernah datang bantuannya. Kita harapkan segera untuk diperbaiki,”  tutupnya. (viq)