Beredar Surat Palsu Pengangkatan CPNS, Catut Nama Kalak BPBD NTB

Inilah jenis SK pengangkatan pegawai di BPBD yang dipastikan palsu atau penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.(Suara NTB/Ahsanul Khalik)

Mataram (Suara NTB) – Masyarakat harus lebih hati-hati dan waspada pada setiap surat yang masuk. Pasalnya, nama Kepala Pelasana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik dicatut oknum tidak bertanggung jawab untuk pengangkatan pegawai.”Saya kaget. Tiba-tiba ada yang memberi tahu saya BPBD NTB mengangkat pegawai negari,” kata Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, dalam rilis yang diterima Suara NTB, Selasa, 17 September 2019.

Khalik mengatakan, BPBD Provinsi NTB tidak memiliki kewenangan dalam mengangkat pegawai (ASN) baru. Seperti surat keputusan yang dikirim ke sejumlah orang. Dan tentu saja BPBD tidak pernah mengeluarkan keputusan dengan tanda tangan Kalak.¬†“Untuk tenaga kontrak di BPBD NTB sekalipun untuk tahun 2019 ini,” ucapnya.

Terkait dengan pencatutan nama itu, Khalik memastikan itu penipuan. Diharapkan kepada masyarakat atau siapapun yang menemukan tidak mempercayainya. “Segera memberikan informasi kepada kami BPBD Provinsi NTB atau melaporkan kepada pihak yang berwajib, sekaligus agar menanyakan nama, alamat, dan memastikan wajah orang yang membawa,” bebernya.

Lebih lanjut, dari surat palsu yang beredar, ada beberapa hal yang menjadi tanda. Pertama memakai Kop Garuda, sementara BPBD NTB tidak boleh memakai Kop surat gambar Garuda, tetapi memakai Kop Lambang Provinsi NTB. Kedua, nomor surat didapatkan tulisan Lotim, tidak ada ketersambungan dengan Provinsi NTB. Ketiga, pada  point pertama bagian organisasi dan instansi juga tidak lazim alias tidak benar. Keempat, pada tembusan SK, nomor empat, disebutkan Bawasda Kabupaten Lotim. Nomenklatur OPD saat ini tidak mempergunakan Bawasda akan tetapi Inspektorat. Tidak terkait antara BPBD provinsi dengan OPD Lotim secara langsung.

“Selanjutnya pada tembusan nomor enam disebutkan Kepala Keuangan Sekda NTB, nomenklatur ini juga tidak dikenal dalam pemerintahan daerah saat ini,” imbunya.
Kelima, tambah Khalik, Kepala Pelaksana BPBD tidak jelas disebutkan BPBD kabupaten/kota atau provinsi. Hanya tertulis nama Kalak BPBD NTB dengan tanda tangan dan stempel palsu. “Masyarakat harus lebih berhati-hati dan waspada,” tukasnya. (yon)