Polda NTB Gali Modus Dugaan Korupsi Bibit Bawang Bima 2016

Syamsuddin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyiapkan penyelidikan lanjutan dugaan penyimpangan pengadaan bibit bawang Bima tahun 2016. Batas waktu pengembalian temuan kerugian negara sudah habis. Kerugian negara dimaksud mengindikasikan ada yang tidak beres dalam proyek senilai total Rp40 miliar tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menegaskan bahwa kini penyidik tinggal mendalami unsur korupsi dari proses pengadaan. Setelah indikasi kerugian negara sudah muncul.

“Kita telusuri apakah kerugian negara itu akibat dari perbuatan melawan hukum. Kita cari unsur pidana korupsinya. Kerugian negara kan sudah ada,” ujarnya dikonfirmasi Sabtu, 14 September 2019 akhir pekan lalu.

Baca juga:  Kasus Dana Insentif Marbot, Penyaluran Lewat Batas Waktu

Dia menjelaskan, namun sampai kini baik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI maupun Inspektorat Kabupaten Bima belum menembuskan surat kepada penyidik. Penyidik Subdit III Tipikor menerima informasi bahwa audit Itjen Kementerian Pertanian menemukan indikasi kerugian negara Rp 2,3 miliar.

“LHP-nya kan dari Kementerian (Pertanian) sudah diserahkan ke (Inspektorat) Bima. Itu sudah ditindaklanjuti belum temuan LHP-nya. Kalau belum, kita lanjutkan. Kalau memenuhi unsur, kita naikkan ke penyidikan,” terangnya. Sejauh ini, penyidik sudah mengklarifikasi 26 kelompok tani di 13 kecamatan Kabupaten Bima. Mereka antara lain yang menerima pembagian bibit bawang merah tahun 2016.

Baca juga:  Polda NTB Intip Proyek Jembatan Padolo Rp16,9 Miliar

Klarifikasi itu terkait pembagian bibit disesuaikan dengan pengajuan calon penerima calon lokasi (CPCL). Pengadaan bibit bawang tahun 2016 di Kabupaten Bima dibiayai APBN dengan penyaluran dua tahap. Tahap pertama dengan pagu anggaran Rp26,06 miliar dimenangi PT LB dengan kontrak RP24,34 miliar. Sementara pada tahap kedua, PT QPI menyalurkan bibit dengan kontrak Rp16,11 miliar dari pagu anggaran Rp16,17 miliar. (why)