PBB Ikut Bantu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa di NTB

Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui United Nations Development Programme (UNDP) turun tangan ikut membantu rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa NTB. Mereka akan memperbaiki dan membangun fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat gempa yang belum mendapat penanganan dari pemerintah.

‘’Selain dana APBN dan APBD, ada juga rencana UNDP akan juga membantu. Kita mau rekap dulu. Apalagi Tahir Foundation juga mau masuk membantu. Ketika mereka masuk  kita sudah memiliki data,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 11 September 2019.

Untuk bantuan yang diusulkan ke UNDP sekitar Rp200 miliar. Namun, Ridwan belum mengetahui berapa yang akan UNDP realisasikan dari usulan tersebut. Namun, UNDP dan lembaga swasta yang ingin membantu rehab dan rekon pascabencana gempa bumi NTB diarahkan untuk memperbaiki fasos dan fasum.

Baca juga:  Kasus Pokmas Lingsar Ganggu Pembangunan RTG

Menurutnya, masih banyak fasos dan fasum yang perlu diperbaiki karena rusak akibat gempa. Seperti fasilitas kesehatan seperti Posyandu, Polindes, madrasah, pondok pesantren dan sekolah.

‘’Kita punya dokumen rencana aksi  rehab rekon. Dalam dokumen rencana aksi rehab rekon itu yang menjadi

komitmen pemerintah pusat, tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kita lihat, karena itu sudah jadi dokumen. Kita akan cek satu-satu,’’ katanya.

Dalam rapat penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB, akhir tahun lalu, kebutuhan anggaran pemulihan NTB mencapai Rp10,19 triliun. Pada waktu itu, disebutkan nilai  kerusakan akibat gempa mencapai Rp12,4 triliun dan kerugian sebesar Rp2,49 triliun.

Untuk sektor perumahan, nilai kerusakan mencapai Rp 9,2 triliun dengan kerugian sebesar Rp 1,52 triliun. Dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, kata Ridwan membutuhkan anggaran sebesar Rp7,04 triliun.

Baca juga:  Diduga Gelapkan Dana Gempa, Bendahara Pokmas Ditangkap

Kedua, sektor infrastruktur dengan nilai kerusakan Rp 110,32 miliar dan kerugian sebesar Rp432,79 miliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur sebesar Rp266,87 miliar.Ketiga, sektor sosial nilai kerusakan mencapai Rp2,21 triliun dan kerugian sebesar Rp 189,59 mliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini mencapai Rp 1,99 triliun.

Keempat, sektor ekonomi produktif nilai kerusakan sebesar Rp585,18 miliar dengan jumlah kerugian Rp603,68 miliar. Sementara kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini diperkirakan sebesar Rp683,68 miliar.Terakhir, lintas sektor dengan nilai kerusakan Rp578,91 miliar dan kerugian Rp 131,34 miliar. Kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor ini sekitar Rp 683,69 miliar. (nas)