Soal Aset di Gili Trawangan, Pemprov NTB Pertimbangkan Dua Opsi

Zainul Islam (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mempertimbangkan dua opsi terkait penyelesaian aset daerah di Gili Trawangan. Pertama, Pemprov memberikan kesempatan kepada PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk melakukan aktivitas sampai tahun ini. Ke dua, apabila tidak kunjung beraktivitas, maka Pemprov akan mengambil langkah untuk memutus kerja sama dengan PT. GTI.

Saat ini,  penyelesaian persoalan aset Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan tersebut dikawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Secara administrasi, kita belum mengambil keputusan. Tapi ada dua opsi,’’ sebut Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Zainul mengatakan, persoalan aset Gili Trawangan ada kajian Tim Penasihat Investasi Daerah. Bahkan, KPK sudah mulai mendampingi Pemprov menyelesaikan aset yang sudah 24 tahun ditelantarkan investor.

Karena sudah 24 tahun ditelantarkan, Pemprov berharap aset tersebut diserahkan secara sukarela oleh PT. GTI. Pasalnya, untuk melanjutkan investasi tersebut kelihatannya PT.GTI agak sulit.

Baca juga:  Ditinjau, Perjanjian Lapangan Golf Golong

‘’Karena di sana sudah banyak masyarakat masuk. Sekarang ini diberikan kesempatan oleh gubernur untuk GTI mencoba melanjutkan aktivitasnya,’’ kata Zainul.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, katanya, PT. GTI masih punya waktu tinggal enam tahun. Meskipun perjanjian kerja samanya sampai 70 tahun. Namun, masa berlaku untuk Hak Guna Usaha (HGU) adalah 30 tahun. Sesuai ketentuan, HGU dapat dilanjutkan sampai 20 tahun.

‘’Sekarang diberikan

(kesempatan), silakan (beraktivitas). Cuma jangan sampai sudah diberi kesempatan, tak ada aktivitas. Jadi pertimbangan juga nanti,’’ katanya.

Saat pertemuan dengan PT. GTI, mereka menyampaikan banyak kendala yang dihadapi untuk masuk mengembangkan aset daerah tersebut. Pada lahan seluas 65 hektare tersebut, sebagian sudah dikuasai sekitar 700 masyarakat. Mereka memanfaatkan aset tersebut untuk berusaha di Gili Trawangan.

Namun masyarakat tersebut masih mengakui bahwa lahan itu aset daerah. Lantas, apakah selama ini sewa aset tersebut masuk ke kas daerah? Zainul mengatakan, tidak tahu ke mana sewanya. Karena aset itu masih berada di bawah pengelolaan PT. GTI sesuai perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.

Baca juga:  Ditinjau, Perjanjian Lapangan Golf Golong

Pengelolaan aset tersebut masih berada di PT. GTI. Pihaknya tidak mengetahui apa tindakan yang dilakukan investor tersebut terhadap 700 masyarakat yang masuk memanfaatkannya.

‘’Ndak boleh dia sampai menelantarkan begitu. Harus ada tindakan dari GTI. Makanya kalau tidak ada aktivitas, segera Pemda akan mengambil tindakan. Apakah menarik kembali, memutus kontraknya,’’ tegasnya.

Zainul mengatakan, Pemprov menyambut kehadiran KPK yang ikut mengawal penyelesaian aset daerah yang berada Gili Trawangan tersebut. Dengan kehadiran KPK, diharapkan persoalan ini segera selesai.

‘’Kita berharap tahun ini mereka sudah beraktivitas. Kalau ndak, harus ada tindakan pemerintah. Kita berharap kalau GTI tak mampu, bisa diserahkan ke pemerintah. Biar tak melalui proses hukum dan lain sebagainya,’’ kata Zainul. (nas)