Tuntaskan RTG, Kabupaten dan Kota Jangan Lepas Tanggung Jawab

Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mengingatkan pemerintah kota dan kabupaten terdampak gempa tidak lepas tanggung jawab. Pemda diminta tetap melanjutkan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) jika batas akhir masa transaisi rehabilitasi dan rekonstruksi 31 Desember 2019 mendatang tak tuntas.

“Jangan sampai kemudian kabupaten dan kota melepaskan tanggung jawab pendampingan terhadap RTG,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH., kepada Suara NTB, Rabu, 28 Agustus 2019.

Ahsanul Khalik mengingatkan soal kemungkinan tidak tuntasnya pengerjaan RTG di seluruh daerah terdampak hingga batas akhir 31 Desember, sesuai SK perpanjangan Gubernur NTB mulai 25 Agustus lalu.

 “Mungkin saja ada yang belum jadi (RTG tuntas dikerjakan, red) pada akhir Desember,” ujarnya.

Oleh sebab itu, agar kemungkinan itu tidak terjadi, pihaknya mendorong upaya percepatan pembangunan RTG untuk rusak berat, termasuk rusak ringan dan rusak sedang. Dengan kerja keras bersama komponen seperti Aplikator, Fasilitator dan Pokmas,  ia meminta terus dimaksimalkan  sehingga bisa tuntas 100 persen pada akhir Desember 2019.

Baca juga:  40.000 Kunci Diserahkan, Rehab Rekon Pascagempa NTB Diapresiasi Kemenko PMK

Penegasan Ahsanul Khalik itu mengutip surat Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah tanggal 27 Agustus terkait langkah startegis penanganan rumah terdampak gempa. dalam poin empat surat itu, Gubernur mengingatkan soal pembiayaan  RTG masih tergantung dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Batas akhir penggunaan anggaran itu tanggal 25 Desember 2019 mendatang.

Gubernur meminta agar  Pemkab dan Pemkot mengerahkan sumber daya anggaran maupun sumber daya tenaga untuk melanjutkan proyek RTG yang belum tuntas 25 Desember mendatang.

Di poin lain surat itu, Gubernur kembali menekankan soal proses validasi yang turut menentukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena hasil validasi data anomali, akan diteruskan ke Kementerian Keuangan melalui BNPB. Namun tentu melalui rekomendasi Gubernur.

Baca juga:  Pemda Lobar Desak Aparat Tangkap Oknum Aplikator dan Fasilitator Nakal

“Makanya kita surati kabupaten dan kota untuk percepatan validasi ini,” sambung Khalik.

Sementara data proses rehab rekon pascagempa data terbaru menunjukkan kemajuan. Rumah rusak berat mencapai 75,195 unit, sudah tuntas dikerjakan 18.071 atau 24 persen. 65 persen dalam proses pengerjaan. Sedangkan rumah rusak sedang target 32.829 unit, sudah tuntas dikerjakan 11.580. Persentasenya 35 persen dan yang sedang dalam pengerjaan 41 persen.

Untuk rumah rusak ringan mencapai 33 persen yang sudah tuntas atau berjumlah 38.868 unit sudah tuntas. Sedangkan dalam proses masih 41 persen. Total keseluruhan yang sudah selesai dikerjakan 68.519 unit dan masih dalam proses 104.362 unit atau perbandingannya 30 persen dan 46 persen. (ars)