Pemkot Minta Penangguhan Eksekusi Lahan Bintaro

Ahyar Abduh (Suara NTB/dok)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram melakukan negosiasi dengan pemilik lahan di Kelurahan Bintaro, Ampenan, yang hingga kini ditempati oleh puluhan KK warga. Negosiasi ini meminta agar menunda eksekusi sampai satu tahun ke depan.

Permasalahan eksekusi telah dibahas bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Lingkup Pemkot Mataram. Penanganan jangka panjang telah dibentuk tim fasilitasi penanganan warga Pondok Perasi.

Tim kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sedang merumuskan untuk mencari solusi jangka panjang. Sementara, permasalahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum dari pengadilan tidak bisa diintervensi. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan mencari titik tengah antara pemilik lahan dengan warga.

“Pada intinya kita memfasilitasi ini,” kata Walikota.

Penanganan warga Bintaro sudah ada beberapa alternatif. Di antaranya, bernegosiasi dengan pemilik lahan untuk memberi waktu kembali kepada warga sampai rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) nelayan rampung.

Saat ini, rusunawa sedang proses tender di pemerintah pusat. Dan, pekerjaan ini diperkirakan akan selesai sampai tahun 2020 mendatang. Sampai selesainya pembangunan ini kata Walikota, juga dibutuhkan komitmen atau surat pernyataan warga kesiapannya direlokasi ke rusunawa.

Kedua, pemerintah berkeinginan untuk membayar ditempati warga untuk dijadikan ruang terbuka hijau. “Ini salah satu opsi yang ditawarkan kepada pemilik dan warga yang ada di situ,” tambahnya.

Walikota menegaskan, tidak ingin ada permasalahan atau perlawanan – perlawanan dari rencana eksekusi lahan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah juga tidak bisa membiarkan masyarakatnya mengalami benturan.

Disamping itu, juga harus dipikirkan kemana harus merelokasi warga dan nasib selanjutnya bila eksekusi lahan terjadi dalam beberapa hari kedepan. Hal ini akan berimplikasi pada persoalan sosial, ekonomi, pendidikan anak – anak dan lainnya.

“Persoalan ini nanti saya akan bawa ke rapat supaya ada solusi,” ucapnya. Tim diminta segera bertemu dengan pemilik lahan untuk membicarakan beberapa opsi. Setelah putusan pengadilan eksekusi akan dilakukan delapan hari setelah putusan dibacakan oleh hakim. Ruang itu akan dimanfaatkan dan diusahakan segera mendapatkan solusi. (cem)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.