TPTGR Segera Adili Penunggak Kerugian Daerah

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Majelis Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)  sedang mempersiapkan proses pengadilan untuk penunggak kerugian daerah. Sebelum itu, masih ada waktu hingga Desember 2019 untuk para penunggak untuk menyelesaikan tanggungjawabnya.

Posisi terakhir pengembalian kerugian negara atau kerugian daerah mencapai Rp 17 miliar, dari total 78 miliar temuan selama 5 tahun terakhir.  Proses penagihan kini terpusat Inspektorat yang menjadi markas  TPTGR, beralih dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

“Sedang disiapkan (Pengadilan TPTGR). Sebab masih menunggu setoran masuk hasil Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang lalu,”  kata Inspektur  Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si., kepada Suara NTB, Senin, 26 Agustus 2019.

Baca juga:  Transfer Dana Diterima Pemkot Mataram Turun Rp 25 Miliar

Sidang majelis TPTGR sebagaimana agenda Desember tahun 2018 lalu akan dipimpin Sekda Provinsi NTB, dengan anggota majelis Inspektorat dan BPKAD. Hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta penunggak kerugian. Saat ini  instansi dan pihak swasta penunggak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kerugian hingga Desember.

“Dalam keputusan sebelumnya, ada yang diberikan waktu sampai Oktober, November, bahkan Desember,” jelasnya.

Setelah batas waktu penyelesaian itu berakhir, dipastikan pihaknya langsung menjadwalkan sidang TPTGR jika masih ada yang belum beritikad melunasi. Saat ini, kata Inspektur, timnya masih terus melakukan update jumlah setoran yang masuk.

Dalam catatan Inspektorat NTB saat rapat koordinasi dengan penunggak sebelumnya, terungkap tunggakan masih mencapai puluhan miliar sesuai temuan tiga lembaga auditor pemerintah. Namun rata-rata penyelesaian sudah mencapai 80 persen lebih.  Rinciannya, untuk temuan BPK NTB, dari total Rp 78.390.930.348,18 , masih tersisa Rp 17.246.208.659,86, atau penyelesaian mencapai 83 persen.

Baca juga:  BPKP Audit 11 Kasus Korupsi

Sementara untuk temuan Inspektorat, tersisa Rp 17.334.117.650,64, dari total temuan Rp 36.440.149.257,52. Hanya saja catatan penyelesaiannya mencapai 68 persen. Sementara temuan Inspektorat Jenderal mencapai Rp 36.352.426.511,00, namun sudah diselesaikan 100 persen.

Sekretariat TPTGR telah merekap data secara lengkap dan akan memanggil secara bertahap lagi para penunggak. Tujuannya untuk mengklarifikasi lagi soal persentase penyelesaian. Hal ini sesuai petunjuk tim majelis TPTGR. (ars)