Masa Transisi Pemulihan Diperpanjang Sampai 25 Desember

Doni Monardo (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat resmi memberikan izin perpanjangan masa transisi pemulihan pascagempa NTB. Perpanjangan ditargetkan selesai pada 25 Agustus mendatang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo menerangkan masa transisi mendapat tambahan tenggat sampai dengan 25 Desember 2019. Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Koordinasi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI beberapa waktu lalu. Doni mempertimbangkan kesulitan pengaturan anggaran sebagai konsekuensi seandainya masa transisi tetap dipatok selesai pada 25 Agustus.

‘’Kalau seandainya diputuskan tanggal 25 (Agustus tetap) tidak boleh lagi ada penyaluran dana yang menggunakan Dana Siap Pakai, (Anggaran) harus berupa dana hibah,’’ ujar Doni, Selasa, 20 Agustus 2019 ketika dikonfirmasi di Mataram. Hal itu dikhawatirkan akan memperlambat proses pembangunan rumah masyarakat terdampak yang sedang berlangsung.

Berdasarkan data di Pemprov NTB sampai dengan 18 Agustus 2019, telah dibangun sebanyak 65.922 unit rumah korban gempa atau 40 persen dari keseluruhan jumlah rumah yang terdampak. Sedangkan rumah yang sedang dalam proses pembangunan mencapai 104.869 unit atau 60 persen dari jumlah keseluruhan unit rumah.

Baca juga:  Tanggapan Kapolda NTB Soal Dana Gempa Dibawa Kabur Aplikator

Doni memastikan, perpanjangan masa transisi selama empat bulan memberikan ruang yang cukup dan kesempatan bagi pihaknya untuk memberikan dukungan yang penuh kepada NTB. ‘’Jadi inilah komitmen pemerintah, komitmen kita semua tentunya, untuk mempermudah agar dukungan kepada NTB ini bisa optimal,’’ ujarnya.

Diterangkan Doni, pihaknya mulai bekerja secara efektif pada awal Maret 2019. Selama enam bulan masa transisi sampai dengan Agustus 2019, proses pembanguanan mencapai 40 persen disebutnya menunjukkan progres yang baik. Karena itu, pihaknya optimis dalam empat bulan target penyelesaian seluruh rumah terdampak dapat terealisasi. ‘’Mudah-mudahan sisa empat bulan terakhir ini semua rumah bisa tertangani. Walaupun mungkin finishingnya (penyelesaian, Red) masih membutuhkan waktu yang relatif agak panjang,’’ ujarnya.

Selain itu, Doni juga menyoroti mekanisme pemilihan jenis Rumah Tahan Gempa (RTG) yang selama ini dinilai menjadi salah satu alasan terlambatnya proses pembangunan rumah. Menurutnya, Pemprov NTB perlu memperhitungkan daya dukung lokal, yaitu sosialisasi terhadap masyarakat yang dinilai masih bersikukuh memilih salah satu jenis RTG tanpa memperhatikan ketersediaan bahan baku.

Baca juga:  Tuntaskan RTG, Kabupaten dan Kota Jangan Lepas Tanggung Jawab

‘’Kalau semua keinginan itu dipenuhi, ada efek samping yang nanti akan menjadi persoalan baru,’’ tegas Doni. Salah satu yang paling disoroti adalah keinginan masyarakat untuk membangun RTG jenis Rumah Instan Kayu (RIKA). ‘’Kalau dipenuhi semua keinginan RIKA dan kebutuhan bahan baku kayu didatangkan dari NTB, paling tidak dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Maka yang terjadi akan ada penebangan pohon-pohon,’’ sambungnya.

Hal itu dinilai dapat memicu bencana lainnya seperti tanah longsor dan banjir ketika musim hujan dan berkurangnya debit air ketika musim kemarau sehingga daerah mengalami kekeringan. ‘’Ini yang kita cegah,’’ tegasnya. Untuk itu, Doni berharap ada peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat dan penegasan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar penambahan tenggat masa transisi dapat digunakan dengan maksimal. (bay)