Ikuti Anjuran Presiden, Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan mengikuti anjuran Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) agar melakukan penghematan anggaran dalam penyusunan APBD 2020. Pemprov akan memangkas anggaran perjalanan dinas dan anggaran lainnya yang tidak penting.

‘’Kurangi perjalanan dinas, kurangi anggaran yang tak penting selama bisa pakai teknologi seperti anjuran Bapak Presiden. Kalau bisa pakai teknologi kenapa pakai kunjungan-kunjungan. Seperti itulah. Kita ada penghematan-penghematan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dikonfirmasi di Mataram, Selasa, 20 Agustus 2019.

Baca juga:  DAU Kota Mataram Terancam Berkurang

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 telah disetujui oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD NTB sebesar Rp5,6 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Daerah, ditargetkan sebesar Rp5.671.543.327.848,99. Sedangkan proyeksi belanja daerah sebesar Rp5.686.743.327.848,99 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 15.200.000.000.

Wagub mengatakan, APBD 2020 akan diprioritaskan untuk membiayai program-program unggulan yang tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023. Antara lain, NTB Tangguh, revitalisasi Posyandu, NTB Bersih, bantuan kepada UMKM dan lainnya.”Fokusnya ke situ,” katanya.

Baca juga:  Anggaran Turun, 13 Program Penanggulangan Kemiskinan Diperkuat Industrialisasi

Meskipun RAPBD 2020 dibahas hanya beberapa minggu, Wagub yakin akan tetap berkualitas. Pasalnya, pembahasan anggaran untuk 2020 mengacu kepada RPJMD.

‘’APBD juga mengacu ke KUA PPAS. Ndak ada yang aneh kok. Kan semuanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Ndak mungkin eksekutif jalan sendiri, legislatif jalan sendiri,’’ ujar orang nomor dua di NTB ini. (nas)