Rp 1,3 Miliar Gaji PPS dan PPK di Lotim Tertahan

Ilustrasi Uang (suarantb.com/pexel)

Selong (Suara NTB) – Sekitar Rp 1,3 miliar miliar lebih gaji PPK dan PPS di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih tertahan. Padahal gaji satu bulan terakhir, yakni bulan Juni 2019 sangat dinantikan.

“Kontak PPK dan PPS ini kan berakhir bulan Juni, tapi sampai sekarang belum kita terima gaji,” ungkap salah satu PPS di wilayah Kecamatan Selong yang enggan dikorankan namanya.

Menurut PPS tersebut, surat pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan sebagai laporan pada bulan Juni sudah diserahkan ke KPU. Janjinya, SPJ akan ditukarkan dengan gaji yang telah dijanjikan. Akan tetapi, sampai pertengahan bulan Agustus 2019 ini tidak kunjung diberikan.

Diakui, selama bulan Juni PPS dan PPK hanya mengerjakan persiapan berkas-berkas yang diajukan sebagai barang bukti sidang sengketa Pemilu di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Penantian awalnya, usai sidang MK hak dari para PPK dan PPS ini diberikan. Namun, hingga beberapa hari berlalu pasca penetapan putusan MK tidak juga ada kabar mengenai pencairan hak para pegawai ad hoc Pemilu serentak tersebut.

Adapun besaran gaji satu bulan diterima masing-masing setingkat PPS adalah Rp 900 ribu, sekretaris PPS Rp 800 ribu dan Anggota PPS Rp 750 ribu.Hak PPS dan PPK ini diharapkan bisa segera dituntaskan oleh KPU. Pasalnya, pesta demokrasi sudah berlalu dan sudah tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan.

Ketua KPU Lotim, M. Junaidi yang dikonfirmasi terpisah mengakui gaji PPK dan PPS masih tertahan. Tertahannya gaji petugas ad hoc itu katanya mengacu pada Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal KPU RI. Surat Nomor  801 tahun 2019 KPU RI ini  diterima KPU Lotim pada bulan Juli 2019 lalu.

Isi surat tersebut menegaskan, honor ad hoc bulan Juni dapat dibayar saat memiliki out put. Menyikapi surat tersebut, KPU Lotim sudah melayangkan surat ke Sekjen KPU RI di Jakarta. Di tengah kesibukan mengurus sengketa Pemilu selama kurun waktu dua bulan terakhir, KPU Lotim memerlukan waktu untuk memahami makna out put yang dimaksud Sekjen KPU RI.

Melihat isi surat, honor para ad hoc bisa saja diberikan atau bisa saja tidak. Akan tetapi, KPU Lotim tidak mau salah langkah. Prinsipnya, kata Junaidi bisa dibayarkan ke semua PPK maupun PPS. Di mana, uangnya yang akan digunakan membayar gaji PPK dan PPS tersebut sudah ada.

KPU ingin penyaluran dana tersebut bisa berjalan pada koridor yang benar dan KPU sedang menunggu mekanisme pembayaran. (rus)