Perizinan Mudah dan Taat Aturan dari Hulu ke Hilir

L. Gita Ariadi (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Perizinan tambang harus dikelola dengan mengedepankan azas kemudahan, tanpa menerabas aturan. Aturan hingga ke tingkat desa pun harus dipatuhi. Terutama, yang bersinggungan dengan dampak lingkungan. Dari hulu ke hilir, prinsip ini harus dijunjung tinggi.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB,  Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, terkait dengan perizinan dalam hal ini tambang,  pihaknya tidak berani mengeluarkan izin. Baik eksplorasi, eksploitasi, operasi, dan produksi ketika belum ada pertimbangan teknis dari Dinas ESDM. ‘’Kami berada pada aspek hulunya,’’ katanya.

Pada tahapan izin operasi produksi pun, seperti izin lingkungan, UKMPL dari kabupaten juga adalah sebuah persyaratan. Sehingga tidak ada satu pun  izin di provinsi tanpa melalui mekanisme pemerintah kabupaten/kota. ‘’Itu dipastikan pada aspek hulu,’’ ujar Gita.

Gita juga menyampaikan, dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan tentang hutan, laut, termasuk pertambangan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Hal itu selalu dijadikan dalih oleh kabupaten untuk abai terhadap kerusakan lingkungan. Padahal ketika kerusakan lingkungan terjadi, yang terdampak adalah lingkungan sekitar.

‘’Kami pastikan di aspek hulu perizinan. Kami tidak pernah akan mengeluarkan izin tanpa ada rekomendasi atau izin pendahuluan dari kabupaten, ketika orang mengurus izin ekslporasi, diawali konfirmasi kesesuaian ruang ke TKPRD di Dinas PUPR, setelah itu dinyatakan sudah oke,’’ katanya.

Begitu dari Dinas DPMPTSP menandatangani izin, maka ditembuskan perizinan itu kepada bupati, walikota, ke lingkungan hidup, ke camat lokasi berada, dan yang paling penting ke  BPKAD.

‘’Karena kita harapkan dari BPKAD inilah yang akan  mengambil pajak dan retribusi daerah. Jadi  apa yang disampikan tadi, RP-nya atau rupiahnya itu dinikmati oleh kabupaten, tapi PR menjadi tanggung jawab kami,’’ katanya.

Pihaknya memastikan bahwa sangat berhati-hati mengeluarkan izin-izin pertambangan. Pernah ada satu kasus, Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Dinas ESDM untuk Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah sudah keluar. Di saat terakhir, Dinas ESDM memperoleh informasi bahwa Desa Bilebante itu sudah memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur bahwa di seluruh hamparan desa, di persawahan dan perladangan tidak boleh ada usaha galian C.

Baca juga:  Butuh Sinkronisasi Program dan Sosialisasi Berbasis Komunitas

‘’Sudah akan saya tanda tangan izin ini, persyaratan sudah lengkap, Pak Kadis ESDM telepon, cabut Pertek saya, katanya. Karena ada informasi terbaru bahwa desa itu adalah desa wisata hijau. Kami tidak jadi tanda tangan,’’ katanya.

Gita menegaskan, jangankan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tidak boleh ada aktivitas tambang, jika Perdes mengatur pun, pihaknya akan memerhatikannya. Karena pihaknya pro terhadap lingkungan.

‘’Kami pertegas jangankan Perda yang mengatur, Perdes pun kami protektif. Pada aspek hilirnya, provinsi tidak mendapatkan banyak hal, justru kewenangan pajak retribusi dari pertambangan di pemerintah kabupaten,’’ ujarnya.

Oleh karena itu, ketika penangangan terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dirapatkan di Polda, Gita menyampaikan bahwa permasalahan itu harus jadi

tanggung jawab bersama.  Karena  tidak semua menjadi kewenagan provinsi.

‘’Tanggung jawab terbesar ada di Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota yang menjadikannya sumber penghasil PAD juga dituntut untuk bertangung jawab. Tanggung jawab moral kami menjaga kelestarian lingkungan serta kemanfaatan dari usaha tambang ini dirasakan oleh masyarakat mau pun pemerintah daerah,’’ ujarnya.

Dalam kaitannya dengan kemudahan berinvestasi, Gita menyebutkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan sebagainya, memang proses izin ini tidak boleh lama-lama.

Keluar dari mengaplikasikan pendaftaran perizinan berinvetasi adalah keluarnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Beberapa poin yang ditanyakan di sana adalah sesuatu yang sederhana. Namun, Gita menegaskan, NIB bukan satu izin untuk segera beroperasi dan berproduksi, tapi investor harus memenuhi komitmen-komitmen lainnya, sebagaimana ketentuan yang ada.

‘’Jadi seseorang investor bisa saja sambil tidur mengakses aplikasi Online Single Submission (OSS) langsung bisa mendaftar di sana, sehingga apa yang ada di panduan OSS, maka keluarlah NIB. Jadi  dalam OSS, dulu orang mengurus izin lengkap dulu persyaratan, baru boleh masuk ke kamar perizinan, kalau sekarang tidak boleh orang lama-lama di luar, suruh masuk dulu ke ruang perizinan, setelah masuk, sambil berproses lengkapi komitmen-komitmen,’’ katanya.

Baca juga:  Dari Komunitas Sabisa dan Saber Sampah Menuju Sumbawa ‘’Zero Waste’’

Dengan begitu, ada investor berani ke daerah untuk mencari lokasi dan sebagainya. Ada investor sudah hadir di NTB sejak 2004, tapi sampai sekarang tidak ada investasinya. Padahal tidak kurang fasilitasi yang pemerintah berikan dari awal.

‘’Dengan membawa mega proyek katanya, dimulai dari bijih besi, pelabuhan, perikanan, rumah sakit, sampai sekolah perawat. Semua akan digarap, tapi sampai sekarang satu are pun tidak membeli lahan. Ini tidak profesional, datang hari ini, besok datang lagi,’’ kata Gita.

Selain itu, Gita juga menyampaikan terkait smelter yang akan dibangun oleh PT. AMNT, menjadi daya tarik investasi juga. Ada keinginan pihaknya membangun kawasan itu menjadi kawasan industri.

“Pak Gubernur sudah minta, sembari persiapan fisik konstruksi dan sebagainya, Sumber Daya Manusia (SDM) juga kita siapkan, karena nanti kita akan bentuk menjadi kawasan industri (KI). Proses jadi KI tidak jadi dalam sehari, berbagai ketentuan njelimet juga ketika nanti di kawasan smelter jadi kawasan industri,’’ jelasnya.

Mulai saat ini, kata Gita, pihaknya bersama Dinas Perindustrian dan lainnya mulai mengawal proses menjadikan kawasan itu menjadi kawasan industri. Ia juga meyakini industri ikutannya tertarik masuk ke kawasan itu.

‘’Sehingga smelter terbangun, kemudian industri ikutan lainnya juga membangun. Kalau ini terjadi, di Lombok tahun 2020,  ada 2000 kamar baru di Mandalika, di tahun 2022 di timur smelter sudah akan beroperasi, di akhir periode Kepemimpinan Gubernur, masa keemasan ekonomi NTB akan terjadi,’’ pungkasnya. (ron)