Maksimalkan Peran, Ubah Filosofi Kelola Tambang

Agus Talino - Zulkieflimansyah - Muhammad Husni - Madani Mukarom (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Sektor pertambangan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi NTB. Pertumbuhan ekonomi NTB pernah di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II – 2016, yakni mencapai 9,92 persen, karena kontribusi sektor pertambangan/penggalian.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, pengelolaan sektor pertambangan  bukan merupakan sesuatu hal yang baru di NTB. Agar sektor pertambangan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat, para ‘’pemain besar’’ yang bergerak dalam industri pertambangan perlu mengubah filosofi dalam mengelola tambang.

‘’Kita bisa belajar, bagaimana memaksimalkan peran tambang dan meminimalisir pengaruh negatif terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan,’’ kata gubernur dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB yang mengusung tema “Mengelola Potensi Tambang di NTB”, Kamis (15/8).

Hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si. Selain itu, hadir pula Kepala BI Perwakilan NTB, Achris Sarwani, Kepala Bidang NWAS BPS NTB, I Gusti Lanang Putra, Presiden Direktur PT. Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB), Wawa J. Sungkawa, Perwakilan PT. Sumbawa Timur Mining (STM), Desy M, Head of Corporate Communications PT. AMNT, Anita Avianty dan Pemerhati Ekonomi Unram, Dr. Firmansyah, M.Si. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino.

Mengawali pemaparannya, gubernur mengatakan tugas pemerintah adalah memfasilitasi dunia usaha yang akan berinvestasi di NTB. Menurut gubernur, mesin penggerak pertumbuhan ekonomi adalah dunia usaha atau sektor swasta. Dengan hadirnya dunia usaha, maka lapangan pekerjaan akan terbuka. Sehingga masyarakat punya pekerjaan dan memiliki penghasilan.

“Pada akhirnya mengentaskan kemiskinan, itu adalah dunia usaha,” katanya.

Untuk itu, kata gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini, tugas pemerintah adalah menyediakan lingkungan yang kondusif dan nyaman kepada investor yang tertarik melakukan aktivitas bisnis di NTB. Sehingga tidak ada investor yang merasa dipersulit jika berinvestasi di daerah ini.

Jangan sampai investor terutama yang bergerak dalam industri tambang yang punya peran sangat penting dalam ekonomi NTB merasa tidak nyaman dan dipersulit. Apalagi diminta mengeluarkan duit kiri-kanan.

Sektor pertambangan merupakan investasi yang padat modal dan teknologi. Biasanya, investor padat modal dan teknologi tersebut diisi oleh ‘’pemain besar’’. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dipersepsikan punya banyak uang. Sehingga ekspektasi masyarakat menjadi tinggi. Seakan-akan, jika  mereka yang bekerja di perusahaan tambang, uangnya banyak.

Terpenting, kata Dr. Zul, investor yang bergerak di industri tambang perlu mengubah filosofinya. Jangan selalu menganggap masyarakat sebagai faktor yang mengganggu aktivitas pertambangan. Masyarakat jangan dianggap sebagai lawan.

‘’Jadi filosofinya, kita hadir dalam suatu masyarakat itu tidak boleh memaknai kehadiran perusahaan itu menghasilkan sesuatu keuntungan materi saja yang sifatnya finansial. Karena (tambang) ini ciptaan Yang Maha Kuasa, yang diberikan kita gali, kita kelola bukan kita ciptakan. Maka keharmonisan ini perlu dijaga. Dengan lingkungan, masyarakat sekitar, dengan yang lain-lain,’’ ujarnya.

Relasi yang konstruktif harus betul-betul dijaga. Sehingga kehadiran perusahaan tambang  tidak dirasakan seperti kegiatan eksploitatif. Mengambil isi perut bumi, kemudian menghasilkan uang yang banyak. Kemudian atas nama tanggung jawab sosial, perusahaan memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.

Menurut Dr. Zul, perusahaan pertambangan perlu melibatkan masyarakat sekitar. Sehingga mereka juga merasa memiliki atas keberadaan industri tambang yang ada di daerahnya. Jangan sampai seperti yang terlihat secara kasat mata, perusahaan tambang menciptakan suasana di masyarakat. Kemudian direkrut orang-orang vokal. Kalau hal ini yang dilakukan, maka perusahaan tersebut menciptakan sendiri masalahnya. Kemudian mereka sendiri yang memadamkan apinya.

Dr. Zul mengatakan, bisnis seperti itu tidak akan punya umur panjang. Karena manipulasi bisa dilakukan sekali atau dua kali. Tetapi tidak akan bisa sepanjang waktu. ‘’Tapi kalau datang dengan keinginan yang baik, betul-betul ingin menyejahterakan masyarakat. Semuanya akan senang. Pegawai nyaman, pemilik  saham nyaman, masyarakat pun nyaman,” katanya.

Orang nomor satu di NTB ini memastikan daerah ini menjadi lingkungan yang nyaman untuk investasi dan dunia usaha. Pelayanan yang diberikan Pemda bagi investor bukan sekadar lips service semata. Dipastikan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan perizinan investasi akan proaktif memfasilitasi dunia usaha yang akan berinvestasi di NTB.

Dicontohkan, belum lama ini ada investor yang tertarik dalam bidang peternakan di NTB. Mereka membutuhkan kesiapan pelabuhan, maka langsung diajak melihat fasilitas pelabuhan. Selama ini, kata Dr. Zul, jika ada investor yang datang mereka membawa duit yang banyak. Sehingga belum apa-apa, mereka sudah digelayuti harapan yang berlebihan.

Baca juga:  Pacu Pertumbuhan, Undang Investasi dari Luar

“Jadi di balik logikanya. Justru bagaimana mereka datang, kita hidangkan karpet merah. Tapi pada saat yang sama, Pemda tahu perannya juga,’’ kata Dr. Zul.

Misalnya, pada April 2020, PT. AMNT akan mulai membangun smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Maka dari sekarang Pemda harus mulai menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan ketika smelter tersebut beroperasi. Sehingga ketika smelter beroperasi, masyarakat sekitar tidak menjadi penonton.

Jangan sampai, lanjut Dr. Zul ketika pabrik smelter tersebut membutuhkan 1.000 tenaga kerja. Orang lokal yang diterima hanya sembilan orang karena SDM tak disiapkan sejak awal. Hal ini menurutnya menjadi tugas Pemda. Dikatakan, Pemprov sudah memiliki peraturan dan instruksi gubernur mengenai penggunaan produk dan tenaga kerja lokal untuk diberikan prioritas.

‘’Pokoknya kami siap membantu. Jangan menganggap masyarakat sebagai lawan. Jangan masyarakat dimaknai sebagai sumber masalah. Tapi ini sebenarnya modal pembangunan kita bersama. Perusahaan tambang ini not only machine for great money,’’ ujarnya mengingatkan.

Gubernur telah memerintahkan Dinas Dikbud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas ESDM untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan tambang yang ada di NTB ketika nanti mereka beroperasi. Seperti tambang dan smelter PT. AMNT, tambang PT. Indotan dan tambang PT. STM di Dompu. Sehingga, ketika perusahaan tambang tersebut beroperasi, tensi sosial tidak terjadi.

Gubernur menegaskan, Pemda akan all out membantu perusahaan pertambangan yang ada di NTB. Baik dari sisi pelayanan perizinan maupun penyiapan tenaga kerja. Namun, ia mengingatkan perusahaan pertambangan agar mengubah cara dalam mengelola konflik. Ia kembali mengingatkan perusahaan pertambangan jangan menganggap masyarakat sebagai pihak yang harus ditaklukkan. Masyarakat semestinya diajak bersinergi sebagai bagian dari komunitas yang akan dibangun.

Berkaitan dengan penyiapan SDM mengantisipasi keberadaan tambang emas di Dompu. gubernur mengatakan Pemprov NTB telah memberikan beasiswa kepada 50 orang anak-anak Dompu untuk mengambil S1 Pertambangan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan harapan, ketika tambang PT. STM mulai beroperasi dan enam tahun mendatang, anak-anak Dompu yang sudah diberikan beasiswa kuliah S1 Pertambangan tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Mantan anggota DPR RI ini mengharapkan, perusahaan tambang juga membuat akademi komunitas untuk penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan tidak banyak. Sebagai contoh, beasiswa kepada 50 anak-anak Dompu sebesar Rp2 juta per semester. Artinya, uang yang dikeluarkan untuk program beasiswa tersebut sekitar Rp100 juta per semester. Sekelas perusahaan pertambangan, biaya sebesar ini sangat kecil.

“Kalau dikasih pendidikan, saya yakin ndak buta hati dan perasaan mereka untuk membantu perusahaan yang mengajarkan mereka tentang kemampuan,” tandas gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H.Muhammad Husni, M. Si mengatakan, sampai semester I-2019, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam di NTB tersisa sekitar 20 IUP. Dulu, kata Husni, jumlah IUP logam hampir 80 IUP.  Setelah dilakukan evaluasi sesuai hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dengan Ditjen Minerba dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), IUP logam tinggal 20 buah. Dari 201 IUP logam tersebut, lanjut Husni, ada beberapa izin yang akan diakhiri.

Husni membeberkan, banyak di antara IUP logam yang statusnya sudah operasi produksi (OP). tetapi itu baru sebatas di atas kertas. Ia mencontohkan PT. Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB) yang dulu semangat menaikkan statusnya menjadi IUP OP. Tetapi sampai sekarang belum melakukan operasi produksi.

‘’Jadi baru kertasnya yang status operasi produksi. Tapi realitasnya belum. Pak Gubernur selalu bilang cari yang serius. Kalau ketemu (pemegang IUP) serius semua. Tapi kerjanya yang belum, sebagian besar,” ungkapnya.

Husni menambahkan, IUP mineral logam di NTB kelihatannya banyak. Tetapi banyak yang tidak aktif. Ia mencontohkan seperti tambang pasir besi. Tambang pasir besi akan aktif ketika ada pesanan. Ketika ada pesanan dari pabrik semen, maka tambang pasir besi akan beroperasi.

Pola ini tidak seperti di PT. AMNT. Karena mereka sudah mempunyai perjanjian jual beli dalam jangka pendek dan jangka menengah. Untuk komoditas pasir besi dan mangan, operasi tambangnya  sangat tergantung pesanan pasar.

“Seperti pasir besi, tidak setiap hari, tidak setiap bulan. Ada saat-saat tertentu tambang ini booming. Tapi pada saat tertentu juga, istirahat dia. Karena tidak ada yang membeli,” terangnya.

Baca juga:  Tingkatkan Literasi Keuangan, Putus Mata Rantai Kemiskinan

Selain tambang mineral logam, di NTB juga banyak tambang non logam atau batuan. Namun Husni mengatakan kontribusinya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi daerah. Karena tambang batuan yang ada hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, bukan dikirim ke luar daerah. Pajak dari tambang batuan ini juga masuk ke kabupaten/kota. Sehingga kontribusinya tidak kelihatan untuk provinsi.

Sehingga ia sempat berguyon. Pemprov hanya mendapatkan pekerjaan rumah (PR) dari keberadaan tambang batuan. Tetapi uangnya (RP) didapat oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, masalah pertambangan sudah menjadi kewenangan provinsi. Husni mengatakan izin untuk tambang batuan memang dikeluarkan provinsi. Tetapi izin tersebut keluar apabila sudah ada rekomendasi atau izin lingkungan dari kabupaten/kota. Sehingga ketika terjadi persoalan di lapangan, Pemda kabupaten/kota tidak boleh lepas tangan. Mereka juga punya kewajiban melakukan pengawasan terkait izin lingkungannya.

Untuk IUP logam, kewenangan pengawasannya berada di Kementerian ESDM. Sehingga di tempatkan 10 inspektur tambang di Kantor Dinas ESDM NTB. Sementara, untuk pengawasan pertambangan diminta pembiayaannya oleh provinsi.

‘’Kewenangan pengawasan ada di pusat, kasih izinnya di provinsi. Izin lingkungannya di kabupaten/kota. Kemudian untuk tambang batuan, pajaknya di kabupaten/kota. Jadi ada situasi-situasi dalam kami melakukan pengelolaan tidak sepenuhnya ada di Pemprov. Sehingga ke depan, bahwa kita akan melakukan sinergitas dalam melakukan pengendalian pertambangan khususnya batuan,” ucapnya.

Husni mengatakan, Pemprov juga harus tahu jumlah pajak yang dipungut kabupaten/kota kaitan dengan tambang batuan. Mereka juga wajib melakukan pengawasan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan batuan. Karena mereka yang memberikan izin lingkungan dan pajaknya masuk ke kabupaten/kota.

Terkait dengan konstruksi pembangunan smelter PT. AMNT yang direncanakan April 2020 mendatang, Husni berharap dapat dibangun tepat waktu sesuai rencana. Ia berharap manajemen AMNT memperhatikan schedule yang sudah direncanakan. Sehingga pada April 2020, betul-betul dilakukan peletakan batu pertama pembangunan smelter AMNT.

Dengan terbangunnya smelter, Husni mengatakan ekspor emas, tembaga dan perak akan tercatat di NTB, bukan tercatat di Gresik. Untuk mempercepat pembangunan smelter ini, Husni mengatakan Pemda harus berani menyampaikan ke pemerintah pusat agar meninjau kembali izin ekspor konsentrat.

Ketentuannya, rekomendasi penerbitan izin ekspor konsentrat dikeluarkan oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM. ‘’Kita harus berani juga menyampaikan ke pemerintah. Tolong ditinjau kembali izin ekspor konsentrat. Kalau tak ditahan, terus saja ekspor konsentrat,” ujarnya. Menurutnya, izin ekspor konsentrat perlu ditinjau, supaya perusahaan pertambangan mempercepat pembangunan smelter.

Banyak Tahapan

Sementara itu, Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si mengungkapkan hampir semua lokasi tambang berada di kawasan hutan. Untuk perizinan pertambangan di kawasan hutan, kata Madani, banyak yang mengatakan terlalu rumit. “Karena untuk hajat hidup orang banyak juga diperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang memang sangat rigid,” katanya.

Madani menjelaskan, ada beberapa hal sesuai aturan yang ada sekarang, izin tetap ditandatangani Presiden. Misalnya, izin pertambangan di hutan primer, harus dikaji oleh para ahli. Pemerintah membentuk tim validasi dan tim Amdal. Sehingga untuk penerbitan izin pertambangan di kawasan hutan memang banyak tahapannya.

“Jadi banyak saringannya yang harus dilakukan. Dan memang kami lakukan itu sesuai dengan aturan. Jadi tidak semua tambang-tambang itu diizinkan, akan ketemu dengan beberapa aturan. Sehingga nanti diharapkan masalah lingkungan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Terkait perizinan tambang PT. STM yang ada di Dompu, kata Madani, Kementerian LHK juga bingung. Pasalnya, dalam satu lokasi ada dua komoditas. Yakni potensi tambang emas dan panas bumi.

Hal ini sedang didiskusikan dengan Kementerian LHK. Dijelaskan dalam UU Minerba, panas bumi sudah dikeluarkan dari komoditas tambang. Artinya potensi panas bumi bukan lagi tambang. Supaya potensi panas bumi yang berada di kawasan taman nasional dapat dimanfaatkan. Pasalnya, di kawasan taman nasional tidak boleh sama sekali dilakukan penambangan.

Dengan dikeluarkannya potensi panas bumi bukan lagi sebagai tambang. Sehingga sekarang potensi panas bumi yang berada di kawasan taman nasional sudah bisa dilakukan ekplorasi. “Kalau kami jalan pintasnya nanti. Kami akan coba mungkin dengan surat pak gubernur nanti ke Ibu Menteri. Supaya jasa lingkungan diserahkan ke gubernur saja untuk izinnya,” tandasnya. (nas)