Banyak PJU Mati, DPRD Dorong Pemda Segera Realisasikan KPBU

Lampu PJU di wilayah Lobar yang banyak mati. DPRD Lobar mendesak pemerintah segera melakukan KPBU agar PJU mati bisa diatasi.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong Pemda Lobar segera merealisasikan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Lobar. Pasalnya, pola KPBU ini dinilai menguntungkan daerah, sebab bisa lebih efisiensi pemakaian dalam pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

“Kami mendorong agar pemda segera realisasikan  KPBU ini, karena ini lebih efesiensi hingga 50-60 persen. Artinya selama ini kita bayar rata-rata Rp 1,7 miliar per bulan bisa diefesiensi menjadi Rp 460 juta per bulan,” jelas anggota DPRD Lobar Lalu Ahmad Zaenuri, Kamis, 15 Agustus 2019.

Menurut dia jika KPBU ini berjalan maka dipastikan semua wilayah Lobar bisa terpasang PJU seperti halnya ibu kota. Semua ruas jalan di Lobar dipasangkan LED, sehingga tidak ada yang gelap, seperti saat ini terjadi banyak titik termasuk kawasan wisata Senggigi.

Lebih lanjut dijelaskan, PPJ yang diperoleh Lobar saat ini Rp 1,7 miliar per bulan. KWH meter listrik yang dipakai untuk PJU dibayar pemda sebesar Rp 1,8 sampai 2 miliar  per bulan. Sehingga kata dia pemda mengalami defisit. Karena itu ke depan kalau menggunakan KPBU ini, tidak lagi terjadi defisit, namun yang ada surplus. Defisit yang dialami mencapai Rp3-5 miliar. Dengan pola kerjasama ini, ke depan 100 persen PPJ yang diperoleh pemda ini diserahkan ke perusahaan. Kemudian hasil efisiensi dari pembayaran PJU ini dipakai untuk membangun  instalasi lampu PJU.

Sementara itu, Kabid Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman H. Saefullah mengatakan, untuk skema KPBU ini ada opsi pertama kerjasama selama 10 tahun dengan jumlah lampu yang dipasang 9.629 titik. Ditargetkan sekitar bulan Maret tahun 2020 PJU ini bisa terpasang. Kalau ini berhasil, maka PJU akan bisa menyala semua di seluruh Lobar. “Tinggal menunggu saja, kalau sudah selesai perencanaan detail kita bawa ke DPRD untuk dibahas dan disetujui, kalau sudah disetujui tinggal dilakukan lelang,” jelas dia. (her)