Rakor DP3AP2KB NTB, Entaskan Kasus TPPO dengan Bersinergi

Kepala DP3AP2KB NTB, Drs. H. Imhal membuka kegiatan rakor penanganan TPPO, Kamis, 8 Agustus 2019 (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kamis, 8 Agustus 2019 di Mataram. Rakor tersebut menindaklanjuti potensi NTB sebagai kantong TPPO, mengingat persentase masyarakat yang memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Kepala DP3AP2KB NTB, Drs. H. Imhal, menerangkan bahwa selama ini seluruh pihak terkait yang menangani kasus TPPO di NTB sudah berupaya melakukan koordinasi dan membentuk sinergi, bahkan sampai ke desa-desa. Hal tersebut untuk menyampaikan pemahaman dasar ke masyarakat bahwa bekerja di luar negeri memerlukan persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi. ‘’Dari segi keterampilan misalnya, kemudian (kredibelitas) perusahaan-perusahaan yang akan membawa tenaga kerja kita ke luar negeri,’’ ujar Imhal saat ditemui seusai acara.

Mengambil tema ‘’Meningkatkan Strategi dan Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Penegakan HukumTindak Pidana Perdanganan Orang’’,  Rakor tersebut dihadiri oleh 50 orang peserta dari berbagai bidang terkait. Imhal berharap, melalui Rakor tersebut dapat ditemukan gagasan untuk mengentaskan kekerasan terhadap PMI serta persiapan pendidikan dan keterampilan bagi PMI.

Selain itu, sinergi dengan program revitalisasi posyandu dari Pemprov NTB juga akan dilakukan, guna memberikan pelayanan terpadu dan sosialisasi melalui satu wadah yang telah akrab di masyarakat.

‘’Melalui pelayanan terpadu di Posyandu itu semua permasalahan masyarakat bisa bersama-sama kita memberikan informasi, fasilitasi, bantuan. Semua pihak ini baik tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala kampung, kepala desa turut berperan,’’ katanya.

Disebut Imhal bahwa jika melihat dan membandingkan data korban kasus TPPO dengan jumlah penduduk NTB, maka angka kasus yang ditangani terbilang kecil. ‘’Kasus TPPO di NTB sebenarnya lebih sedikit dari yang disampaikan tadi karena sudah bisa langsung diselesaikan,’’ ujarnya.

Baca juga:  Niken Zulkieflimansyah Raih Penghargaan Pembina Dekranasda Terbaik Nasional

Disebut Imhal sampai dengan akhir tahun 2018, DP3AP2KB telah menangani 98 korban TPPO. ‘’Itu menurut informasi yang kita peroleh dari beberapa sumber sejak tiga tahun terakhir, dan beberapa sudah bisa kita fasilitasi. Kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut,’’ jelasnya.

Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujewati selaku narasumber dalam Rakor tersebut menerangkan yang menjadi atensi bagi NTB terkait kasus TPPO adalah posisi NTB sebagai provinsi nomor dua penyalur tenaga kerja terbanyak. Setelah ditelusuri pihak berwajib, sebagian besar tanaga kerja yang dikirim tersebut merupakan PMI yang menyalahi prosedur keberangkatan dan penempatan.

‘’Sebagai PMI (itu) berpotensi untuk menjadi korban TPPO. Apakah dia mengalami eksploitasi, kekerasan, gaji yang tidak dibayar, hak-hak dan perlindungan itu menjadi minim. Begitu kondisinya,’’ ungkap Pujawati. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sendiri, Ditreskrimum Polda NTB telah menangani sembilan kasus dengan 18 orang tersangka. Untuk tahun 2019, selama tiga bulan terakhir modus yang paling sering dilakukan adalah pengiriman PMI ke Suriah yang menjadi tersangka dengan melanggar prosedur. ‘’Suriah kan negara konflik. Tapi faktanya warga kita di NTB banyak yang dikirim ke sana,’’ tegasnya.

Beberapa tersangka yang telah diamankan, ada yang berasal dari luar daerah seperti Surabaya dan Jakarta. Kendala yang kerap ditemui dalam penanganan kasus TPPO sendiri adalah kurangnya kesadaran korban dan keluarga untuk melapor ke pihak berwajib, dan seringkali menolak memberikan kesaksian ketika kasusnya akan diperkarakan.

‘’Sebagian besar korban merasa kalau sudah pulang, masalah sudah selesai. Padahal di situ proses awal penegakkan hukum dengan menyebutkan siapa yang memberangkatkan, perekrut, dan lain-lain,’’ ujar Pujewati.

Diterangkan Pujewati, pihak kepolisian saat ini sedang mengusut beberapa kasus TPPO, seperti yang dilakukan Polres Lombok Tengah di mana ada PMI yang dikirim bekerja di Irak. Polres Lobar yang menangani pengiriman PMI ke Riyadh dan Suriah serta kasus kematian empat PMI karena kebakaran di Mekkah. Polres Lotim yang mengurus pengiriman pelajar ke Malaysia namun dieksploitasi sebagai pekerja restoran.

Baca juga:  NTB Siapkan Pernyataan Sikap untuk Kondisi Papua

Untuk itu, Pujewati menyebut pihaknya telah melakukan diskusi dengan DPRD NTB, Disnakertrans NTB, Kemenlu, dan BNP2TKI terkait kasus TPPO dan didapati dasar pemikiran bahwa yang terpenting dari upaya pencegahan TPPO adalah kesadaran warga sendiri. ‘’Bahwa mereka punya kesempatan besar dieksploitasi kalau tidak meningkatkan kapasitas kerja ke luar negeri,’’ ujarnya.

Peran keluarga untuk mencegah juga dinilia sangat minim sehingga seringkali pelaporan terjadi ketika sudah ada indikasi dan korban mengalami kekerasan. ‘’Tapi ketika sejak awal diinformasikan ini akan diberangkatkan ke Arab Saudi, Arab Saudi itu bukan negara penempatan, malah dibiarkan,’’ pungkas Pujewati.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB NTB, H. Erni Suryani, S.Sos, MM mengatakan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih menyelesaikan empat kasus yang terindikasi TPPO. Masing-masing korban sendiri saat ini masih dalam proses pemulangan ke Indonesia.

Melalui Rakor yang digelar DP3AP2KB tersebut, Erni berharap angka kasus TPPO dapat dientaskan dengan membangun mekanisme pencegahan dan penanganan TPPO antara pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat, dan stakeholder lainnya. Selain itu, gugus tugas yang menangani TPPO juga diharapkan Erni mampu mengefektifkan kinerjanya, sehingga yang dilakukan bukan lagi penanganan kasus, melainkan pencegahan.

Rakor TPPO 2019 menghasilkan 29 rekomendasi. Diantaranya, merevisi Pergub tentang Gugus Tugas TPPO periode 2019-2023. Ke dua, meningkatkan, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO. Kemudian masing-masing perangkat daerah agar mengalokasikan anggaran terkait isu TPPO. Membangun sinergitas koordinasi antargugus tugas. Memasyarakatkan anti TPPO dan lain-lain. (bay/*)