Politisi PPP Nilai Pemkot Tak Serius Atasi Peredaran Miras

M. Husni Thamrin (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Husni Thamrin, MP.d., menilai Pemkot Mataram belum serius mengatasi peredaran Miras (minuman keras) tradisional. Penilaian ini menyusul masih maraknya penjualan miras tradisional di Kota Mataram. Padahal, sebelumnya Pemkot Mataram telah menggelontorkan anggaran untuk membuat para penjual miras beralih usaha.

Alih-alih jumlah penjulan miras berkurang, yang ada bantuan modal usaha yang diberikan Pemkot Mataram kepada mereka, menguap begitu saja. ‘’Kita sayangkan memang anggaran yang kita gelontorkan itu tidak bisa berjalan maksimal,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis, 8 Agustus 2019. Hal ini, menurut dia, karena tidak ada ketegasan dari Pemkot Mataram.

Padahal, Kota Mataram sudah punya payung hukum berupa Perda Kota Mataram tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Dan begitu ditetapkan beberapa tahun yang lalu, Perda ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Pemkot Mataram, melalui Satpol PP Kota Mataram. Namun demikian, karena tidak adanya tindakan tegas bahkan pembiaran, persoalan miras ini menjadi sulit diatasi.

‘’Harusnya untuk memberi efek jera, harus ada tindakan tegas dari Pemkot Mataram,’’ demikian politisi PPP ini. Oleh karena itu, mantan anggota Pansus pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini berharap ada tindakan tegas yang diambil oleh Pemkot Mataram terhadap maraknya penjualan miras di Kota Mataram.

Karena, dari segi regulasi, sudah ada perda yang mem-back up. ‘’Artinya, pemerintah tidak salah kalau menindak tegas,’’ cetus Husni. Tindakan tegas ini, sambung anggota Dewan dari dapil Selaparang ini akan lebih baik kalau melibatkan aparat kepolisian. Mantan anggota Komisi I ini menganalogikan peredaran miras tradisional di Kota Mataram sebagai penyakit bisul. ‘’Kalau dibiarkan, semakin banyak tumbuhnya,’’ seloroh Husni.

Dia mengatakan bahwa miras ini membawa banyak efek negatif. ‘’Miras ini adalah sumber dari segala masalah,’’ sebutnya. Husni melihat pola penertiban yang dilakukan Satpol PP selama ini, belum menunjukkan adanya ketegasan. Seharusnya, ketika penertiban dilakukan, miras yang dijual juga turut disita dan selanjutnya dimusnahkan.

‘’Kalau sudah sering diangkut, saya kira mereka akan mikir dua kali untuk terus berjualan,’’ demikian Husni. Sebetulnya langkah pemberian bantuan modal usaha kepada para penjual miras sudah cukup bagus. Dengan hajat agar mereka beralih usaha. Misalnya menjadi PKL. Hanya saja, setelah bantuan diberikan tidak ada pembinaan lebih lanjut, sehingga bantuan yang diberikan Pemkot Mataram, tidak berbekas. (fit)