Pastikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berjalan Maksimal

Rapat koordinasi membahas perekaman E-KTP di NTB yang dilaksanakan DPMPD Dukcapil NTB dengan menghadirkan pembicara dari Kemendagri. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemda kabupaten/kota di NTB tetap melayani perekaman E-KTP. Meskipun jumlah blanko E-KTP saat ini belum mencukupi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB menggelar rapat koordinasi di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Kamis, 11 Juli 2019. Rapat koordinasi ini untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan baik dan maksimal.

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Drs. A.S.Tavipiono, MM, MA mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan agar blanko E-KTP yang dibutuhkan Pemda dapat terpenuhi. Ia menjelaskan, pemenuhan blanko E-KTP akan dipenuhi secara bertahap, karena semua daerah di Indonesia juga diberikan.

‘’Kita bagi-bagi. Prinsipnya semua akan kita penuhi. Cuma masalahnya hari ini atau besok akan diberikan,’’ kata Tavipiono dikonfirmasi Suara NTB usai rapat koordinasi , kemarin.

Baca juga:  DPMPD Dukcapil NTB Gelar Bimtek Jamin Regenerasi Petugas

Meskipun blanko E-KTP belum mencukupi, Kemendagri meminta Pemda kabupaten/kota tetap melakukan perekaman. Setiap orang yang datang melakukan perekaman harus tetap dilayani. Apabila blanko tersedia, maka sesuai perintah Mendagri, maka harus langsung dicetak. ‘’Perintah Pak Menteri begitu,’’ ucapnya.

Kepala Bidang Dukcapil DPMPD Dukcapil NTB, Panca Kusuma mengatakan, rapat koordinasi tersebut membahas mengenai perekaman E-KTP di NTB. Dari rapat koordinasi tersebut diperoleh kurangnya blanko E-KTP di kabupaten/kota.

Sesuai UU, kata Panca pengadaan blanko E-KTP berada di pusat. Sehingga, Pemda masih menunggu kekurangan blanko E-KTP dari pusat. Untuk saat ini, sebut Panca, setiap Pemda kabupaten/kota mendapatkan 500 blanko E-KTP.

Ditanya jumlah kekurangan blanko E-KTP se-NTB, Panca mengatakan tidak bisa memprediksi. Pasalnya, banyak terjadi pemekaran desa menyebabkan terjadinya perubahan data domisili. Sehingga dibutuhkan blanko untuk mencetak E-KTP yang baru.

Baca juga:  DPMPD Dukcapil NTB Gelar Bimtek Jamin Regenerasi Petugas

‘’Setiap kita mengajukan ke pusat  pasti dapatnya 500 blanko untuk satu kabupaten/kota. Yang pentingnya kita kuatnya ke pusat mengambil. Sementara kemampuan APBD kabupaten/kota untuk pembiayaan ke Jakarta terbatas,’’ katanya.

Panca mengharapkan, seluruh pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan baik dan maksimal meskipun terjadi kekurangan blanko E-KTP. Meskipun blanko E-KTP kurang, namun dapat diganti dengan surat keterangan (Suket) yang memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dengan E-KTP.

‘’Kalau perekaman jalan terus. Cuma cetaknya saja menunggu blanko. Namun KTP bisa diganti Suket untuk sementara bagi yang sudah melakukan perekaman,’’ jelasnya.

Ia menyebutkan, setiap hari masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP di NTB mencapai 5.000 orang. Sementara itu, masyarakat NTB yang sudah melakukan perekaman E-KTP sudah mencapai 97,2 persen. Artinya, capaian perekaman E-KTP di NTB sudah hampir 100 persen. (nas/*)