Ditemukan Banyak Kekurangan Volume pada Proyek Pemkot Mataram

Proyek bale budaya di kompleks RTH Pagutan merupakan salah satu proyek yang jadi temuan BPK karena kekurangan volume. Auditor negara menemukan 24 pekerjaan fisik kekurangan volume. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,3 miliar lebih. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan kekurangan volume senilai Rp1,3 miliar lebih. Kekurangan volume pekerjaan ini terdapat di 24 pekerjaan yang tersebar di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD).

Data dihimpun Suara NTB, Rabu, 29 Mei 2019 menunjukkan, 24 paket proyek itu di antaranya, pembangunan gedung rehabilitasi medik di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, pengerjaan bale budaya milik Dinas Pariwisata, pengerjaan taman di Malomba milik Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pekerjaan jalan di PUPR dan lainnya.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, terkadang ada perbedaan pemahaman cara pengukuran volume oleh OPD dengan auditor, terutama pada pengerjaan jalan hotmix. Tetapi, pihaknya tetap menghargai hasil temuan BPK. Mereka memiliki cara tersendiri menilai pekerjaan.

Baca juga:  Agustus, Seluruh Tender Proyek APBD NTB Ditargetkan Tuntas

Saat ini, 24 pekerjaan fisik yang tersebar di tujuh OPD sedang tahap penyelesaian atau pengembalian kerugian negara ke kas daerah. “Seperti pengalaman saya di lapangan dulu sering ada perbedaan cara pengukuran,” kata Mahmuddin ditemui, Rabu, 29 Mei 2019.

Secara keseluruhan temuan terhadap kekurangan volume pekerjaan mencapai Rp1,3 miliar lebih. Namun tidak disebutkan OPD mana saja yang memiliki pekerjaan. Mahmuddin menambahkan, BPK memberikan waktu 60 hari untuk pengembalian ke kas daerah.

Selama ini, kekurangan volume pada pekerjaan fisik di Kota Mataram terus berulang tiap tahunnya. Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Mataram ini menyebutkan, tidak bisa mengklaim masing – masing benar cara penilaian pekerjaan. Dan, OPD teknis diyakini tidak mungkin memiliki kesengajaan mengurangi volume dalam suatu pekerjaan. Kembali disampaikan, metode pengukuran saja berbeda.

Baca juga:  Pemprov Siap Lakukan FS Pembangunan Jembatan Lombok-Sumbawa

Kelemahan pemeriksaaan auditor masuk enam hingga tujuh bulan setelah pekerjaan selesai. Kasus pengerjaan hotmix terjadi penyusutan karena ditindih oleh kendaraan berat. Penyusutan itu tidak dihitung.  “Kecuali, barangnya fiktif sehingga berpotensi bermasalah,’’ katanya.

Kasus demikian, OPD mesti berhati – hati dan jadi pembelajaran. Mahmuddin menyarankan, pengerjaan jalan hotmix ke depannya ditambah ketebalannya, agar tidak mengalami penyusutan. Kecuali pada pekerjaan gedung maupun lain sebagainya. (cem)