Kasus Pernikahan Dini di Mataram Meningkat

Hj. Dewi Mardiana Ariany (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kasus pernikahan dini di Kota Mataram relatif tinggi. Faktor ekonomi jadi pemicu utama. Data di tahun 2017, kasus pernikahan anak berusia 17 – 19 tahun berjumlah 229 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 283 kasus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany membenarkan peningkatan kasus tersebut. Paling efektif mencegah kasus pernikahan dini melalui dialog warga terkait pendewasaan usia perkawinan di kelurahan. Masyarakat merumuskan aturan berupa awik – awik sebagai upaya mencegah pernikahan dini.

“Awik- awik dibuat sendiri oleh masyarakat. Apa sanksinya, dirumuskan bersama,” kata Dewi dikonfirmasi pekan kemarin. Lima kelurahan di Kota Mataram disebutkan Dewi, telah membentuk awik – awik mencegah pernikahan dini. Yakni, Kelurahan Monjok, Sayang – sayang, Jempong Baru, Gomong dan Bertais.

Kasus pernikahan dini dipicu oleh berbagai masalah. Pertama, faktor ekonomi. Masyarakat berpikir bahwa dengan menikahkan anak mereka akan keluar dari jerat kemiskinan. Padahal, ini akan menimbulkan masalah baru bilamana anak bercerai dan kembali ke orangtuanya. Maka akan muncul kemiskinan struktural.

Kedua, faktor budaya di tengah masyarakat. Salah satu contoh anak tidak pulang sampai larut malam. Kebiasaan tak lazim di masyarakat menyebabkan anak takut pulang dan memilih menikah. Ketiga, ada keinginan dari anak itu sendiri. Faktor ini disebabkan oleh anak yang merasa tidak nyaman tinggal di rumah. “Kalau tidak ada dukungan orangtua mereka tidak akan menikah,” jelasnya.

Dewi menambahkan, di masa Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi telah mengeluarkan surat edaran batas usia anak menikah. Untuk perempuan minimal berusia 21 tahun dan pria 25 tahun. Pemkot Mataram sedang menyusun produk hukum mengatur usia perkawinan tersebut. “Kita sedang menyusun Perda tentang itu (usia perkawinan),” tandasnya.

Memitigasi kasus pernikahan dini ditambahkan Dewi, tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda memiliki andil. Artinya, pengaturan usia perkawinan melalui awik – awik semakin menguatkan program pendewasaan usia perkawinan.

Kedepan, DP3A akan jemput bola turun ke sekolah – sekolah untuk mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan. (cem)