Kapolda Baru, Nana Sudjana Janjikan Atensi Kasus Korupsi

Kapolda NTB yang baru, Nana Sudjana (kiri) dengan Kapolda NTB lama, Achmat Juri. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB Brigjen Pol Nana Sudjana menyatakan, atensinya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain sejumlah atensi utama lainnya seperti pengamanan Pemilu 2019, rehabiltasi pascabencana gempa, pemberantasan narkoba, kelompok radikal, dan konflik sosial.

Pataka Polda NTB berkibar dalam genggaman jenderal bintang satu ini dalam upacara serah terima jabatan Jumat, 3 Mei 2019. Lulusan Akpol 1988 ini menerima estafet kepemimpinan Polda NTB dari Irjen Pol Achmat Juri.

Nana menjelaskan sejumlah tantangan keamanan NTB. Salah satunya tindak pidana korupsi yang digawangi Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB.

“Kita pun akan memaksimalkan dalam upaya untuk memberantas. Ini ada hak masyarakat jangan sampai terpotong untuk kepentingan kelompok dan pribadi,’’ jelasnya.

Baca juga:  KPU Larang Mantan Koruptor Ikut Pilkada Serentak 2020

Polda NTB saat ini menangani tiga kasus korupsi di tahap penyidikan antara lain proyek pembangunan Dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara tahun 2017, pengadaan alat kesenian marching band Dikbud Provinsi NTB tahun 2017, dan gratifikasi fasilitas Rutan Polda NTB tahun 2018.

Sementara yang masih di tahap penyelidikan diantaranya pengelolaan dana Porprov NTB tahun 2018, pengadaan buku madrasah Kanwil Kemenag NTB tahun 2018, pengelolaan dana BOS SLB Kota Bima tahun 2018.

Atensi lainnya, Nana menyebut NTB masih punya kerawanan konflik sosial di sejumlah daerah. Menurutnya, konflik selalu punya jalan keluar untuk diselesaikan.

Baca juga:  KPU Larang Mantan Koruptor Ikut Pilkada Serentak 2020

“Jangan sampai ada konflik sosial berkelanjutan. Selama masih ada solusi harus diakhiri,” tandasnya. Termasuk dalam hal penanggulangan kelompok radikal cenderung pada aksi terorisme.

Saat ini seluruh jajaran Polda sedang fokus pada pengamanan Pemilu 2019 yang memasuki tahap rekapitulasi suara. Dia menegaskan, konflik juga rentan terjadi pada hasil Pilpres dan Pileg.

‘’Kita pengamanan di KPUD Kabupaten/Kota, penghitungan suara di PPK sudah selesai. Dalam hal ini Polri maksimal untuk mengamankan dari gangguan-gangguan,’’ tandasnya.  (why)