CPNS Lotim Terima SK, Nasib PPPK Belum Jelas

Penyerahan SK CPNS di Kabupaten Lotim bertempat di Ballrom lantai II kantor bupati Lotim, Kamis,  28 Maret 2019. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Wajah-wajah sumringah terpancar dari 189 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Lotim yang dinyatakan lulus dalam rekrutmen tahun 2018 lalu. Bertempat di Ballrom lantai II Kantor Bupati Lotim, Kamis,  28 Maret 2019, sebanyak 189 CPNS dari kategori umum dan khusus menerima SK untuk menjalankan tugas sesuai formasi yang ditentukan. Di balik itu, untuk PPPK hingga saat ini belum ada kejelasan pascapelaksanaan tes beberapa waktu lalu.

Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Lalu Alwan Wijaya, penyusunan kebutuhan PNS di Kabupaten Lotim tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan surat MenpanRB Nomor: B/750/M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017. Bezzeting (persediaan pegawai) Lotim tahun 2018 yang diolah rinciannya, jumlah kebutuhan PNS berdasarkan anjab dan ABK per Desember 2017 sebanyak 18.836 orang. Sedangkan jumlah riil PNS yang ada pada jabatan formasi yang diusulkan 10.639 orang, sehingga terdapat kekurangan PNS sebanyak 8.197 orang.

Untuk usul kebutuhan PNS Lotim tahun 2018 yang diprioritaskan tenaga pendidik dan kesehatan, tenaga penunjang infrastruktur sebanyak 4.992 dengan 276 jenis jabatan. Kemudian dengan memperhatikan rasio anggaran belanja pegawai yang tidak boleh mencapai 50 persen dari belanja publik dan jumlah PNSD Lotim yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP) pada tahun 2018, sehingga revisi kebutuhan PNS menjadi 513 formasi yang kemudian ditetapkan menjadi 225 formasi.

Di antaranya, formasi khusus dari eks kategori II, untuk tenaga guru sebanyak 79 dan tenaga kesehatan nol. Untuk formasi umum yang terdiri dari 146 formasi, tenaga guru sebanyak 29 formasi, tenaga kesehatan 92 formasi, tenaga teknis lainnya 25 formasi. “Selamat atas diterima SK CPNS, semoga dapat mengemban amanah dengan baik,” pesan Alwan.

Sedangkan untuk PPPK, hingga saat ini belum ada kejelasan. Kebijakan untuk PPPK tergantung pemerintah pusat, meski saat ini sudah dilakukan tes seleksi untuk PPPK tersebut. Menurut Alwan, keberadaan PPPK sangat dibutuhkan karena Lotim masih kekurangan pegawai.

Kepala Bidang Data dan Formasi BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, juga masih menunggu pengumuman dari web resmi dari BKN terkait PPPK tersebut. Disampaikannya, BKN belum berani mengumumkan itu, karena belum ada penetapan formasi PPP per masing-masing pemerintah daerah dari Menpan. Yang ditunggu saat berupa perankingan terkait jumlah yang akan diluluskan. Misalnya ketika untuk formasi guru jumlahnya 90 formasi, maka yang lulus mulai ranking satu hingga sepuluh. “Untuk Lotim formasi yang siap kita terima sebanyak 73 formasi. Sebanyak 60 guru, 4 tenaga kesehatan, dan 9 penyuluh,” jelasnya. (yon)