Bertambah, Usulan Formasi P3K Pemprov NTB

Peserta seleksi P3K Pemprov NTB mengikuti tes tulis. BKD NTB menyebut mayoritas peserta yang berjumlah 379 orang memenuhi passing grade. (Suara NTB/bkdntb)

Mataram (Suara NTB) – Usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemprov NTB bertambah. Semula, Pemprov akan mengajukan 234 formasi. Namun, sekarang Pemprov telah mengajukan 235 formasi P3K.

‘’Sudah kita ajukan dari kemarin. 235 formasi data terakhir,’’ sebut Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 11 Maret 2019 siang.

Usulan formasi P3K yang diajukan Pemprov NTB ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) bertambah satu formasi. Semula, Pemprov akan mengajukan 234 formasi P3K sesuai dengan jumlah honorer K2 yang memenuhi passing grade dalam seleksi P3K beberapa waktu lalu.

Fathurrahman mengatakan, Pemprov tinggal menunggu keputusan dari Kemen PANRB terhadap formasi yang telah diusulkan. Kemen PANRB memberikan tenggat waktu sampai 11 Maret 2019 bagi Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mengajukan ulang formasi P3K.

‘’Tinggal kita menunggu apa keputusannya dari usulan yang kita sampaikan,’’ tandasnya.

Ditanya jumlah formasi P3K seluruh Pemda di NTB, Fathurrahman mengatakan belum mendapatkan datanya dari kabupaten/kota. Karena pengajuan ulang formasi diajukan langsung Pemda kabupaten/kota ke pemerintah pusat.

Data BKD NTB  sebanyak 234 eks honorer K2 memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K lingkup Pemprov NTB. Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang dilaksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade.

Mereka yang memenuhi passing grade terdiri dari guru 217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru.

Kemen PANRB  meminta Pemda harus menyampaikan usulan ulang formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi passing grade untuk masing-masing kelompok jabatan. Hal tersebut sesuai surat pemberitahuan dari Kemen PANRB dengan No. B/281/S.SM.01.00/2019.

Dalam surat  tersebut, Kemen PANRB meminta Pemda harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proporsional. Kemen PANRB belum mengumumkan hasil seleksi P3K karena masih dalam tahap penyusunan formasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemerintah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 1 Maret 2019. Pengumuman peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jabatan dosen dan tenaga kependidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dapat dilihat di sscasn.bkn.go.id.

Namun untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemda, pengumuman hasil seleksi P3K belum dapat dilakukan dengan pertimbangan, masing-masing Pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan. Masing-masing Pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proposional.

Kemen PANRB telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan P3K Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan setelah masing-masing Pemda menyerahkan usulan. (nas)