Dugaan Penyelewengan Dana Marbot, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Ilustrasi (Penetapan Tersangka)

Praya (Suara NTB) – Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana marbot masjid di Kecamatan Praya Barat oleh oknum Camat, Ka, oleh Polres Lombok Tengah (Loteng) sudah hampir tuntas. Polisi pun menargetkan sudah bisa menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Hingga saat ini, Satreskrim Polres Loteng sudah memeriksa lebih dari 30 saksi, baik itu dari marbot yang dananya diduga diselewengkan dan pihak terkait lainnya. Adapun oknum Camat, Ka, hingga saat ini masih belum bisa dimintai keterangannya, karena sampai saat ini belum bisa memenuhi panggilan pihak kepolisian.

“Yang bersangkutan sudah kita panggil. Rencananya akan diperiksa Kamis,  17 Januari 2019. Tapi tidak datang dan berjanji datang pada hari Jumat (18/1), namun nyatanya tidak datang juga,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles P. Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Minggu,  20 Januari 2019.

Baca juga:  KPU Larang Mantan Koruptor Ikut Pilkada Serentak 2020

Untuk itu pihaknya, lanjut Rafles sudah melayangkan surat panggilan kedua pada Senin besok (hari ini, red) untuk diperiksa sebagai saksi. “Semoga yang bersangkutan mau hadir memenuhi panggilan kami,” terangnya.

Kalau pun yang bersangkutan tetap juga tidak mau hadir, bukan jadi masalah bagi pihaknya, karena statusnya masih sebagai saksi. ‘’Jadi tidak ada paksaan untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Tapi alangkah baiknya untuk hadir, sebagai bentuk itikad baik atas proses hukum yang ada. Kecuali kalau nantinya sudah ada penetapan tersangka, maka wajib bagi yang bersangkutan untuk hadir,’’ tegasnya.

Jika tidak, aparat kepolisian bisa menempuh upaya hukum dengan melakukan pemanggilan paksa terhadap oknum camat bersangkutan. “Setelah pemeriksaan terhadap oknum Camat ini selesai, baru kita lakukan gelar perkara. Untuk menentukan, apakah masih perlu penyelidikan lagi ataukah cukup untuk kemudian kasusnya ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan,” tambah Rafles.

Baca juga:  KPU Larang Mantan Koruptor Ikut Pilkada Serentak 2020

Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana yang diselidiki ialah tindak pidana korupsi (tipikor). Dengan pasal yang digunakan, yakni Pasal 12 huruf e dan f undang-undang Tipikor. Pihak kepolisian pun sudah mengantongi indikasi kerugian negara dalam kasus tersebut. Termasuk indikasi perbuatan melawan hukumnya juga dipegang.

Soal kemudian sudah ada pengembalian dana marbot, Rafles menegaskan itu tidak akan mempengaruhi proses hukum bahwa proses hukum tetap berjalan, ada atau tanpa pengembalian dana. “Soal pengembalian itukan nanti bisa jadi pertimbangan hakim di pengadilan. Tidak sampai menghentikan proses hukumnya sendiri,” pungkas pria asal Medan ini. (kir)