Dewan Desak Dugaan Penggelapan Insentif Marbot Dislesaikan Secara Hukum

Ketua Komisi I DPRD Loteng H. L. Rumiawan (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Kasus dugaan penggelapan insentif bagi puluhan marbot masjid di Kecamatan Praya Barat Daya oleh oknum kecamatan, mengundang keprihatinan kalangan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng). Selain mendorong pemberian sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat, Komisi I DPRD Loteng juga mendorong supaya kasus tersebut  juga diselesaikan melalui proses hukum. Itu penting untuk memberikan efek jera bagi pelakunya maupun yang lainnya.

“Sangat disayangkan ini sampai terjadi. Jadi harus ada sanksi tegas. Baik itu dari pemerintah daerah, termasuk kita dorong penyelesaian melalui proses hukum juga,” tegas Ketua Komisi I DPRD Loteng, H.L. Rumiawan, S.H., kepada Suara NTB, Rabu,  9 Januari 2019.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Dan, itu mencoreng wajah pemerintah. Terlebih yang diduga melakukan adalah oknum pegawai kecamatan. Sementara pemerintah sedang berupaya memberikan perhatian kepada kondisi para marbot masjid yang selama ini nyaris tak tersentuh perhatian pemerintah.

Untuk itu, pihaknya mengatakan tidak ada toleransi bagi oknum yang melakukan dugaan penggelapan insentif marbot tersebut.  Selain sanksi tegas sesaui aturan yang berlaku, jika memang terbukti. “Pemerintah daerah dalam hal ini jangan hanya diam. Segera selidiki, jika terbukti berikan sanksi tegas kepada pelakunya,”  sarannya.

Karena insentif tersebut hak para marbot masjid. Jadi harus benar-benar disampaikan. Apalagi jumlahnya tidak seberapa. “Sudah yang diterima sedikit, malah ditilep lagi. Kita tidak habis pikir, tega sekali orang melakukannya,” ujar politisi asal  Partai Golkar ini.

Kedepan, untuk mengantisipasi hal serupa terulang kembali mungkin perlu ada pembenahan pada pola penyalurannya. Tidak perlu lagi melalui kecamatan. Kalau bisa langsung marbot bersangkutan yang mengambil. Bila perlu, petugas dari kabupaten yang mengantar langsung ke kecamatan untuk disalurkan. (kir)