Bupati Sumbawa Sanksi Dua ASN Terindikasi Kampanye

Bupati Sumbawa,  H. M. Husni Djibril (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang terindikasi  melakukan kampanye sudah diberikan sanksi. Pemberian sanksi ini sudah dilakukan sebelum adanya rekomendasi dari pihak Bawaslu setempat.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc yang ditemui wartawan, Kamis,  3 Januari 2019  mengakui sudah menerima rekomendasi dari Bawaslu Sumbawa terkait pemberian sanksi terhadap ASN yang diduga terlibat kampanye. Meskipun demikian, keduanya sudah terlebih dahulu mendapatkan sanksi sebelum adanya rekomendasi. Karena setelah mendapatkan informasi serta bukti, kedua ASN itu langsung dipanggil dan diberikan tindakan

 “Saya sudah lebih dulu berikan sanksi kok. Artinya saya lebih dulu mengambil langkah ketimbang keputusan Bawaslu. Karena begitu saya melihat di media sosial keduanya langsung dilakukan penindakan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam rekomendasi tidak disebutkan jenis sanksi yang diberikan. Apakah sanksi ringan, sedang ataupun berat. Karena dari tindakan yang dilakukan tidak sampai melanggar undang-undang pemilu. Hanya saja mereka sudah menyimpang sebagai PNS karena mencampuri urusan politik. Makanya saat itu pihaknya sudah memanggil dan memberikan teguran. Bahkan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, keduanya diberikan sanksi. Dengan dimutasi ke kecamatan lain yang jangkauannya lebih sulit.

“Mereka tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. Tapi menyimpang sebagai ASN. Dan sudah diberikan sanksi, di pindah ke kecamatan tertentu yang agak sulit. Itu sanksinya. Karena hanya teledor saja dan sudah minta maaf. Memang dia tidak sengaja,” jelas Bupati.

Pihaknya menghimbau agar seluruh ASN dapat menyadari diri bahwa tidak bleh berpolitik. Apalagi menyebar berita hoaks tentang calon ataupun tentang politisi. Karena ASN tidak diperbolehkan untuk terlibat politik.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat mengakui pihaknya sudah menyerahkan tindaklanjut pemberian sanksi kepada dua oknum ASN yang diduga melakukan kampanye kepada instansi yang berwenang, yaitu pemerintah daerah. Karena dari penanganan yang dilakukan, pihaknya memutuskan kedua oknum ASN tersebut telah melanggar kode etik.

“Sudah kita tindaklanjuti ke insansi terkait yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti dari Bawaslu itu sendiri, tinggal lembaga yang berwenang itu menindaklanjuti memberikan sanksi apa,” terangnya.

Menurutnya, kedua ASN yang melakukan pelanggaran tersebut yakni oknum Camat dan staf di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Keduanya sudah melakukan pelanggaran dari aturan ASN yakni terindikasi terlibat kampanye. Pihaknya pun sudah memberikan rekomendasi ke Pemda, tinggal ditindaklanjuti diberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan. “Ada sanksi disiplin. Bisa sanksi ringan, sedang dan berat. Itu tergantung pemda setempat untuk memberikan sanksi kepada ASN tersebut,” pungkasnya. (ind)