Bupati/Walikota Belum Tetapkan Korban Gempa Penerima Jadup

Mataram (Suara NTB) – Hingga saat ini, belum ada bupati/walikota yang menjadi daerah terdampak gempa bumi menetapkan masyarakat penerima jaminan hidup (Jadup). Untuk mendapatkan Jadup, bupati/walikota harus menetapkan masyarakat penerima yang rumahnya rusak akibat gempa melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah.

‘’(Pemberian jadup) belum. SK bupati/walikota saja belum ada. Kalau SK bupati sudah ada, kita ajukan ke Kementerian Sosial,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH  ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/8) siang.

Baca juga:  Dana Bantuan Rehab-Rekon Rp 21,7 Miliar Dikembalikan

Khalik mengatakan, Kemensos akan memberikan Jadup bagi korban gempa yang rumahnya rusak. Dalam kunjungan Menteri Sosial (Mensos) beberapa waktu lalu, Jadup akan diberikan sebesar Rp 10 ribu per hari per jiwa selama tiga bulan.

Untuk  mempercepat pengajuan masyarakat penerima Jadup ini tergantung dari Pemda kabupaten/kota yang terdampak. Khalik mengatakan masing-masing Pemda bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

‘’Saya pikir kita bekerja sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Kemudian perkuat komunikasi dan koordinasi kabupaten/kota dan provinsi. Kita harus satu arah, satu langkah bagaimana mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini persoalan kita bersama,’’ kata mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini.

Baca juga:  Dana Gempa Jadi Temuan

Dalam masa transisi darurat menuju pemulihan, kata Khalik, pihaknya tetap untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat terdampak di pengungsian.  Kemudian berkoordinasi dengan para relawan dalam melakukan layanan psikososial dan pemenuhan layanan kebutuhan dasar para pengungsi.

‘’Tapi terus kita dorong pengungsi ini membangun tenda-tenda pengungsian di depan rumahnya yang sudah dibersihkan,’’ katanya.

Baca juga:  4.608 Rumah Rusak Berat Belum Dibangun

Mengenai jumlah pengungsi, apakah berkurang atau tidak, Khalik mengatakan tak bisa memastikan. Karena korban bencana rumahnya belum dibangun. Tetapi,  sudah ada yang mulai pulang dengan membangun tenda di halaman rumahnya.

Ia mengatakan, dapur umum perlahan mulai dikurangi. Karena para pengungsi akan diarahkan untuk membuat dapur mandiri. Sebanyak 1.000 unit perlengkapan dapur akan dibagikan di pos-pos pengungsian. ‘’Dapur umum kita tarik perlahan. Kita dorong mandiri, perlahan mereka balik ke rumah masing-masing,’’ imbuhnya. (nas)