Dugaan Penyimpangan SPPD, Lima Anggota Dewan Fraksi Gerindra Diperiksa Polisi

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sebanyak lima anggota DPRD Sumbawa dari fraksi Partai Gerindra diperiksa penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Sumbawa, Rabu, 6 Juni 2018. Informasinya, pemeriksaan tersebut terkait laporan dugaan penyimpangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2018 ini.

Informasinya, Anggota Fraksi Gerindra yang diperiksa yakni Muhammad Faizal, S.Ap, Syarifuddin, S.Pd, Hamzah Abdullah, Ir. H. Syamsul Nurdin, dan Andi Rusni, SE. Mereka dimintai keterangan secara terpisah selama kurang lebih dua jam oleh penyidik mulai pukul 09.00 Wita hingga sekitar pukul 11.00 Wita.

Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Andi Rusni, SE yang ditemui wartawan di Polres Sumbawa mengakui adanya pemeriksaan dirinya dan empat anggota fraksi gerindra lainnya. Berdasarkan penyampaian penyidik, pemeriksaan tersebut terkait dugaan penyimpangan penggunaan SPPD. Dimana ada yang melaporkan penggunaan SPPD yang seharusnya digunakan untuk konsultasi ke DPR RI, tetapi digunakan untuk kegiatan partai di Hambalang.

“Saya tanya tadi ke penyidik, alasan pemanggilan itu karena ada dugaan bahwa penggunaan SPPD tidak sesuai dengan surat perintahnya. Seharusnya konsultasi ke DPR RI, tetapi ternyata ada kegiatan partai ke Hambalang. Itu alasannya pemanggilan,” ujarnya.

Menurutnya, semua anggota fraksi dari Partai Gerindra Sumbawa diperiksa oleh penyidik termasuk dirinya. Ia pun sudah menyampaikan bahwa tidak mengikuti agenda tersebut, karena saat itu ia mendampingi istrinya melahirkan.

Dalam pemeriksaan ia menyampaikan kepada penyidik bahwa dirinya tidak mengetahui terkait penggunaan SPPD. “Dalam pemeriksaan ditanyakan apakah kami melaksanakan kegiatan tersebut, saya katakana saya tidak tahu. Karena saya tidak tidak mengikutinya,” jelas Andis sapaan akrab Andi Rusni.

Ia menjelaskan, yang berangkat menggunakan SPPD ada empat orang anggota fraksi Partai Gerindra dan satu orang dari fraksi Hanura. Dimana mereka berangkat pada tanggal 11 sampai 13 April 2018 lalu untuk konsultasi ke DPR RI. Dengan anggaran Rp 12 juta per orang. Mengenai isi dari konsultasi ia tidak mengetahuinya. “Saya tidak mengetahui isi konsultasinya, karena saya tidak ikut,” tandasnya.

  Tunggu Hasil Tim Evaluasi, Gubernur Isyaratkan Penyegaran Direksi BUMD

Pemeriksaan ini, lanjut Andis, adalah pemeriksaan pertama. Dimana dirinya diperiksa sekitar 40 menit oleh penyidik. Terhadap pemeriksaan ini, dirinya tetap akan kooperatif memberikan keterangan jika dibutuhkan oleh penyidik. “Saya tetap kooperatif memberikan keterangan. Bukan hanya terkait ini, tetapi dalam masalah lain saya tetap kooperatif,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP. Zaky Maghfur yang diwawancara terpisah enggan memberikan keterangan mengenai adanya pemanggilan anggota fraksi Gerindra tersebut. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here