Bayar Retribusi, 10 Provider di Lotim Membandel

0
45

Selong (Suara NTB) – Sejak diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum. Pemkab Lotim sudah dapat melakukan penarikan terhadap retribusi menara telekomuniksasi. Hanya saja dari 12 provider yang ada, baru dua yang melaksanakan kewajibannya. Sementara sisanya masih membandel.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, Selasa, 8 Mei 2018, menjelaskan, target untuk retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp1.725.000.000, untuk tahun 2018 dengan jumlah menara telekomunikasi sekitar 343 unit dari 12 provider yang mengelola BTS. Dengan diterapkan Perda Nomor 1 ini, satu tower dikenakan sekitar Rp6,2 juta per tahun, karena dihitung biaya pengawasan dan monitoring selama satu tahun.

Sejauh ini, Kominfo Lotim setelah terbitnya SK penarikan retribusi menara telekomunikasi per tanggal 1 Januari 2018, sudah mengirimkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ke masing-masing provider. Dari 12 provider tersebut, tercatat baru 2 provider yang sudah membayar retribusi. Hanya saja, sepuluh provider terkesan masih membandel membayar retribusi yang hingga saat ini belum diketahui alasannya. “Kita sudah kumpulkan dan surati sesuai dengan Perda itu,” jelasnya.

Sementara bagi provider yang tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi, maka Pemkab Lotim akan mengambil tindakan tegas. Apakah dilakukan penyegelan dan lainnya, namun terlebih dahulu akan mendengar alasannya, karena menyangkut kepentingan umum. Adapun BTS-BTS yang ada di Kabupaten Lotim rata-rata sudah mengantongi izin. (yon)

  Satgas Anti Tramadol di Bima Belum Jalan Karena Belum Disikapi Bupati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here