Puluhan Ribu Calon Pemilih di Lombok Barat Diduga Bermasalah

0
80

Giri Menang (Suara NTB) – Panwaslu Lombok Barat (Lobar) mengungkap hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hasil pencocokan dan penelitian (coklit) dari KPU. Panwaslu menemukan banyak kejanggalan data, pasalnya ada calon pemilih ganda, KK kosong dan NIK ganda hingga puluhan ribu. Belum lagi, data calon pemilih yang pindah domisili dan belum cukup umur mencapai puluhan orang, namun dimasukkan dalam daftar.

‘’Atas temuan kejanggalan ini, pihak Panwaslu Lobar pun telah merekomendasikan ke KPU untuk melakukan perbaikan. Jika tidak diperbaiki maka tentu akan rawan digugat oleh pihak paslon,’’ ujar Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar, Abrar, M.Pd., pada wartawan dalam keterangan pers di kantornya, Selasa, 17 April 2018.

Abrar mengungkapkan, pihaknya bahkan menemukan di satu TPS ada kegandaan NIK yang tak wajar sebab jumlahnya mencapai ratusan, sehingga dikhawatirkan nanti seolah-olah KK kosong dan NIK ganda ini akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem. Pihaknya juga menemukan hasil coklit yang dilakukan KPU, tidak dipakai sepenuhnya dalam pemutakhiran data, sehingga ada calon pemilih yang pertama sampai DPSHP tetap tidak berubah.

Pihaknya juga menemukan data calon pemilih yang TMS namun masih masuk data DPSHP. “Atas temuan dugaan kejanggalan ini kami sudah rekomendasikan ke KPU, ada beberapa poin jadi rekomendasi kami untuk perbaiki data tersebut sebelum penetapan DPT. Sebab kalau tidak ini bisa berpotensi disengketakan oleh paslon yang jeli melihat ini,” ujarnya.

Abrar merincikan, dalam DPSHP ditemukan calon pemilih sudah meninggal sebanyak 32, TNI 30 orang, Polri 34 orang, calon pemilih ganda 4. 889 orang, belum cukup umur 30 orang, NIK kosong 10 ribu lebih, NIK tak sesuai standar 11 ribu lebih, dan KK kosong 28 ribu. Lebih jauh kata Abrar, jika data ini tidak diperbaiki sebelum penetapan DPT maka akan sulit diperbaiki. Apalagi DPSHP ini menjadi DPS untuk pileg. Karena itu data ini harus diperbaiki supaya DPT bagus. Menurutnya NIK tidak standar disebabkan Dukcapil dan petugas PPS maupun PKK yang membuat NIK.

  Polres Lobar Gelar Perkara Kasus APBD

Temuan ini, jelasnya merata terutama NIK ganda, sehingga yang direkomendasikan sampling. Hal ini perlu menjadi koreksi bersama supaya PPDP protes bahwa bukan hasil pekerjaan nya.

Dalam rekomendasinya ke KPU, jelasnya, NIK ganda dihilangkan, TMS juga dihilangkan, sebab tidak memenuhi syarat memilih seperti TNI/Polri. Termasuk menikah kejelasan terkait NIK tak memenuhi standar, apakah datanya dari dukcapil atau dari coklit. Data ini, jelasnya, harus diperbaiki paling lambat sebelum pleno DPT. Sebab prosesnya cepat melalui sistem IT dan berdasarkan hasil coklit. Terkait koordinasi dengan dukcapil sejauh ini belum dilakukan pihaknya.

Komisioner KPU Suryadi Hidayat mengatakan terkait rekomendasi temuan Panwaslu, pihaknya tengah proses perbaikan. Bahkan, pihaknya dibantu semua PPK dan PPS dalam memperbaiki data ini. Mereka kerja lembur untuk perbaiki dan membersihkan temukan panwaslu terkait calon pemilih ganda, NIK ganda dan KK kosong serta TMS. “Saat ini tengah kerja lembur memperbaiki data menindakaklanjuti temuan Panwaslu itu,” ujarnya. Terkait temuan ini menurutnya disebabkan keteledoran salah tulis nama, namun tidak ada unsur kesengajaan. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here