Guru PAUD Mengadu, DPRD Sumbawa Janjikan Hal Ini

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Guru sukarela lembaga non formal PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Kecamatan Sumbawa, mengikuti dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Sumbawa, Selasa, 20 Februari 2018. Mereka mengadukan nasib guru PAUD di Kecamatan Sumbawa.

Ketua HIMPAUDI Kecamatan Sumbawa, Mahmud S.Pdi dan jajaran pengurus datang bersama puluhan guru PAUD, menyampaikan beberapa keluhan dan harapan.

Humas HIMPAUDI, Ade Sujastiawan, memaparkan persoalan insentif guru PAUD yang dianggarkan melalui APBD Kabupaen yang nilainya dianggap tidak layak dan belum menyentuh semua guru PAUD.

Di sisi lain, lanjut Ade yang juga pengelola PAUD Insan Cerdas Kelurahan Pekat ini, lembaga PAUD terus berkembang. Dari data yang dihimpunnya, saat ini terdapat 27 lembaga PAUD di  dengan total peserta didik sekitar 817 orang, khusus di kecamatan Sumbawa, dengan 122 guru PAUD.

Namun, dari jumlah tersebut baru 45 guru PAUD yang mendapatkan insentif dari APBD Kabupaten 2018. Dengan nilai Rp 250 ribu perbulannya. Itupun masih dipotong dua bulan, sehingga sementara ini hanya akan diberikan untuk 10 bulan.

Sedangkan sisanya 77 guru PAUD di kecamatan Sumbawa sekali belum tersentuh insentif dari APBD. Padahal ada dari mereka yang sudah mengabdi di lembaga non formal PAUD ini hingga 10 tahun. Bahkan ada lembaga PAUD yang sudah lama berdiri namun tidak pernah tersentuh intervensi anggaran dari APBD.

Baca juga:  385 Guru Peserta PPG dalam Jabatan Dikukuhkan

“Bila dibandingkan insentif guru PAUD di Kabupaten Bima dan KSB, jauh diatas insentif kita. Mereka dapat Rp 400 Ribu- Rp 500 ribu perbulan, sementara kita hanya Rp 250 ribu. Itupun hanya untuk 45 orang,” keluhnya.

Kenapa hanya guru PAUD Kecamatan Sumbawa saja yang dikeluhkannya? Sebab lembaga PAUD yang ada di desa sudah ditangani melalui dana desa masing masing. Sementara PAUD di kelurahan dalam kota Sumbawa tidak memiliki dana desa sehingga wajar berharap melalui dana APBD. Makanya, HIMPAUDI mengadu ke DPRD Sumbawa.

“Selain itu, kegiatan seperti pelatihan selama ini belum disokong pemerintah. Padahal PAUD adalah gerbang pertama ilmu pengetahuan bagi anak anak. Kenapa tidak kita dibantu melalui BOS Daerah (BOSDA) misalnya,” jelas Ade.

Kasubag Tugas Perbantuan, M. Husnul Alwan yang mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, menyampaikan pagu anggaran Dikbud yang terbatas, menyebabkan pihaknya kesulitan menganggarkan insentif yang lebih besar dan lebih merata untuk guru PAUD ini. Dengan adanya penurunan jatah anggaran untuk Dikbud tahun ini dari Rp 28 Miliar tahun 2017 dratis turun menjadi hanya Rp 12 Miliar. Namun bukan berarti pihaknya tidak menghargai usaha dan perjuangan para guru PAUD. Hanya saja, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Itupun untuk tahun ini hanya bisa diberikan 10 bulan, terpotong dua bulan, yang nantinya akan diusahakan kembali anggarannya di APBD Perubahan 2018.

Baca juga:  365 Guru Peserta PPG Peroleh Sertifikat Pendidik Profesional

“Tidak  hanya insentif, BOSDA tahun ini malah tidak dianggarkan sama sekali. Kedepan, harapannya BOSDA ini bisa dikembalikan dan diatur dalam suatu regulasi yang bisa mengatur kesejahteraan guru PAUD,” katanya.

Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang PAUD dan PNF Dinas Dikbud Sumbawa, Tati Haryati S.Psi, malah mengklarifikasi jumlah guru PAUD kecamatan Sumbawa yang menerima insentif dari APBD hanya 41 orang.

Pemotongan dua bulan juga karena adanya pengurangan anggaran. Sehingga sama seperti keinginan HIMPAUDI, pihaknya juga berharap pemotongan dua bulan tersebut bisa dianggarkan kembali dan pemberian insentif lebih banyak guru PAUD.

“Keinginan kita sebetulnya sama dengan HIMPAUDI. Guru PAUD ini mesti diperhatikan. Sebab baru berhasil anak anak PAUD kalau gurunya yang sudah mengajar penuh dedikasi juga dihargai secara layak,” ujarnya.

Sementara untuk PAUD yang ada di desa memang sebagian besar sudah dianggarkan melalui dana desa. Tentu disesuaikan dengan kemampuan setiap desa.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ida Rahayu B.A, memahami tuntutan para guru PAUD di kecamatan Sumbawa yang berharap adanya insentif yang layak dan lebih merata. Belum lagi kegiatan PAUD seperti laporan Daodik, pelatihan dan lainnya yang selama ini juga tidak dibarengi dengan penghargaan kepada guru PAUD non formal ini. Untuk itu, pihaknya berjanji akan memperjuangkan secara bersama sama insentif yang layak bagi guru PAUD ini.

Baca juga:  Mutasi Kepsek Tinggal Tunggu Petunjuk Gubernur

“Pengabdian dan jerih payah guru PAUD ini mesti dihargai selayaknya. Kalau bisa insentif mereka Rp 500 ribu perbulan. Kami akan berjuang agar hal ini bisa diakomodir dan akan dibahas lebih lanjut dengan leading sector terkait. Insya Allah kedepannya akan terwujud, mari kita berdoa dan berjuang bersama,” tandas Politisi PAN Sumbawa ini.

Wakil Ketua Komisi IV, Khaeruddin S.E, berharap HIMPAUDI terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Dinas Dikbud sebagai ujung tombak pendidikan di daerah ini. Kepada Dinas Dikbud, agar senantiasa berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPKAD, agar perjuangan guru PAUD sebagai pejuang pendidikan anak usia dini dapat diakomodir dalam pembahasan anggaran berikutnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komis IV lainnya, Basaruddin dan Hamzah yang akan memperjuangkan insentif bagi guru PAUD ini. Sepanjang tidak melanggar aturan tentunya. (arn/*)