Pemprov akan Turun Tangan dalam Proses Eksekusi Pencairan Dana Bantuan

Zulkieflimansyah (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, selama ini Pemprov hanya menjadi pengawas terhadap pencairan dana bantuan stimulan bagi korban gempa dan pembangunan hunian tetap (Huntap). Hasil rapat koordinasi yang dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komite II DPD RI, beberapa hari lalu, menghasilkan beberapa solusi untuk akselerasi pemulihan pascagempa.

‘’Pemprov NTB akan berwenang untuk turun tangan dalam proses eksekusi pencairan dana dan pembangunan hunian warga,’’ kata gubernur melalui akun media sosialnya yang dikutip Suara NTB, Jumat (21/12).

Jenis hunian yang akan dibangun warga juga bebas dipilih. Masyarakat bisa memilih Rumah Instan Sederhana Sehat  (Risha), Rumah Instan Konvensional (Riko), Rumah Instan Baja (Risba) atau lainnya sepanjang memenuhi standar baku konstruksi tahan gempa. ‘’Semoga akan mengakselerasi proses pemulihan pascagempa di seluruh wilayah NTB secara merata,’’ harapnya.

Gubernur menggelar rapat koordinasi dengan Kepala BNPB, Willem Rampangilei, Pimpinan Komite II  DPD RI, Parlindungan Purba, Senator asal NTB, Diah Ratu Ganefi, Perwakilan Kementerian PUPR dan  Bupati/ Walikota daerah terdampak untuk update percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB.

Gubernur mengatakan, kompleksitas pemulihan pascagempa menjadi jelas, setelah para kepala daerah memaparkan sumber persoalan yang berbeda-beda di wilayah terdampak masing-masing. Persoalan kewenangan fasilitator, aplikator, produksi komponen rumah tahan gempa hingga pilihan renovasi atau pembangunan kembali rumah rusak, menjadi sejumlah faktor yang memperlambat proses pemulihan pascabencana.

‘’Diskusi yang terbuka dan dinamis, akhirnya berbuah solusi untuk menyederhanakan prosedur pencairan dana, pembangunan hunian sementara atau tetap. Hingga proses pengawasan rekonstruksi di tiap wilayah terdampak,’’ katanya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan,  telah menggelontorkan dana bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa sebesar Rp1,54 triliun sampai pertengahan Desember 2018. Pemerintah pusat dan daerah telah memetakan kebutuhan pemulihan pascagempa di NTB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan total kebutuhan pembiayaan pemulihan di sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan  lintas sektor mencapai Rp12 triliun. BNPB telah memberikan stimulan perbaikan rumah sebesar Rp1,54 triliun kepada masyarakat yang rumahnya rusak.

BNPB akan memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah sesuai kebutuhan yang ditetapkan Pemda. Pemulihan rumah ditargetkan selesai pada Maret 2019 di semua sektor sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018.

Sutopo menyebutkan hingga 15 Desember 2018, sebanyak 198 unit rumah telah terbangun pascagempa di NTB beberapa waktu lalu. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan beberapa pendekatan yang diminati oleh para korban gempa.

Sejauh ini,  rumah yang dibangun menggunakan metode Risha, Riko, Rika, dan RCI. Berdasarkan data Pos Komando (Posko) Satuan Tugas Tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi (15/12), 2.910 unit rumah sedang dibangun dengan beberapa metode tadi.

Jumlah terbanyak yang sedang dibangun yaitu dengan metode Risha sejumlah 1.582 unit, dengan rincian Risha 1.582 unit, Riko 890, Rika 430, dan RCI 8. Proses pembangunan tersebut tersebar di seluruh wilayah NTB.

Berdasarkan data  Posko, kata Sutopo peminat tertinggi untuk metode Risha dengan jumlah 6.917 keluarga (KK), disusul dengan Riko 4.438 KK, Rika 2.596 KK. Sementara untuk rumah RCI hanya 43 KK.

Meskipun telah terbentuk Pokmas, beberapa tantangan terjadi di lapangan sehingga menghambat proses rekonstruksi fisik pembangunan rumah. Beberapa kendala yang dihadapi, kata Sutopo seperti kurangnya tenaga kerja lapangan, lambatnya pembentukan Pokmas dan proses verifikasi data, lambatnya pengadaan dan distribusi material bangunan, serta kepercayaan masyarakat terhadap fasilitator. Hingga pertengahan Desember, 1.681 Pokmas yang terdiri atas 19.997 KK telah terbentuk.

Sejalan dengan pembangunan rumah warga terdampak, pemerintah telah membangun hunian sementara (huntara) di sejumlah titik di NTB. Huntara terbangun berjumlah total 11.510 unit. Semenara data kerusakan rumah pascagempa di NTB sejumlah 216.219 unit dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit, dan rusak ringan 108.006 unit. (nas)