Temuan BPK, OPD Nunggak Kerugian Negara Rp17 Miliar

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya Rp17 miliar lebih tunggakan kerugian negara jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Temuan itu merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor yang statusnya belum selesai sampai November 2018. Inspektorat sebagai perpanjangan tangan, menekankan agar temuan itu segera dilunasi.

Nilai itu diketahui sisa dari tindaklanjut temuan BPK yang sudah dilunasi mencapai Rp 78.390.930.348. Dengan persentase penyelesaian mencapai 97 persen.  Sedangkan angka Rp 17.246.208.659 adalah sisa yang harus dituntaskan.

Meski tingkat penyelesaian rata-rata di atas nasional, tapi  menurut Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si, masih ada sisa temuan yang harus dituntaskan. Nilai Rp17 miliar lebih itu menurut dia, angka yang cukup besar dan akan terus menjadi temuan setiap tahun jika tidak dituntaskan.

‘’Kami sudah melakukan gelar hasil pengawasan Rabu kemarin. Meminta kepada semua OPD yang masih punya catatan tunggakan, agar segera menyelesaikan temuan BPK itu. Namanya temuan, tidak akan terhapus,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 6 Desember 2018.

Baca juga:  Rp45 Miliar Dana Tanggap Darurat Mengendap

Inspektur menjelaskan, catatan temuan itu dominan pada panitia pengadaan barang dan jasa dan para rekanan. Itemnya soal pengadaan barang dan jasa serta kelebihan pembayaran pada rekanan.

Dorongan agar OPD proaktif, sebab berkaitan dengan pencapaian kinerja yang tertuang dalam RPJMD. Bahkan tahun depan, akan jadi indikator penilaian kinerja utama yang akan dirancang khusus konsepnya di bawah pengawasan gubernur dan wakil gubernur.

Jika temuan dibiarkan mengendap,  akan terus terakumulasi jadi temuan berikutnya dan tidak akan terhapus dalam catatan BPK dan APIP. Bahkan jika terus tidak  ada penyelesaian, bisa saja BPK meneruskan  ke Aparat Penegak Hukum (APH).  ‘’Karena itu, seluruh temuan harus mendapatkan atensi dan diselesaikan,’’ terangnya.

Hal ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan Inspektorat  untuk mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai PP Nomor 12 tahun 2004.  ‘’Harus ada tindaklanjut dan laporan progressnya ke kami. Tapi kalau memang ada kesulitan,  karena berkaitan dengan temuan lama, ya harus dikomunikasikan dengan kami agar dibantu dicari jalan keluarnya,’’ jelas Ibnu Salim.

Baca juga:  Data Anomali Gempa Jadi Temuan BPKP

OPD yang jadi temuan itu, bahkan ada yang belum ada progress setoran sama sekali. Seperti Sekretariat DPRD NTB, tiga item dengan nilai Rp 11 juta, Rp 4 juta, Rp 309 juta. OPD lainnya RSUP NTB, temuan kerugian yang belum diselesaikan empat rekanan. Diantaraya nilai Rp 224 juta, Rp 54 juta, Rp 3,1 miliar, serta tanggung jawab direktur dan bendahara mencapai Rp 797 juta.

Temuan lainnya BPKAD sejumlah item, diantaranya Rp 41 juta, Rp 4 juta, Rp 237 juta, Dinas Perkebunan Rp 387 juta, Dinas Peternakan Rp 262 juta, Dishubkominfo Rp 104 juta, Rp 7 juta dan Rp 56 juta. Sedangkan BPSDM zero tunggakan setelah melunasi Rp 41 juta.

Temuan lainnya pada Dinas Pariwisata untuk tujuh item, dengan rincian Rp 18 juta, Rp 54 juta, Rp 12 juta, Rp 130 juta, Rp 20 juta, Rp 10 juta dan Rp 35 juta.

Temuan pada Dikbud Rp 657 juta dan RSJ Mutiara Sukma Rp 110 juta. (ars)