Anggaran Dicoret, Gubernur Minta BPPD NTB Introspeksi

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB mencoret usulan dana hibah untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB pada APBD 2019. Menyikapi dicoretnya anggaran ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta BPPD untuk introspeksi diri.

‘’Mudah-mudahan nanti BPPD-nya intospeksi lah,’’ kata Gubernur dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 di Mataram, Rabu, 28 November 2018.

Karena masih ada konflik di internal BPPD NTB, gubernur menegaskan akan memerintahkan mereka segera melakukan konsolidasi. Ia mengatakan, akan turun langsung menyelesaikan persoalan di BPPD NTB tersebut.

‘’Saya akan putuskan segara untuk konsolidasi. Dan saya lihat nanti akan bicara. Mudah-mudahan akan ada solusinya. Ini menjadi masukan yang baik juga,’’ katanya.

Konflik yang terjadi di BPPD NTB kata gubernur, menyebabkan banyak pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan bersama-sama menjadi terganggu. Menurutnya, sangat disayangkan jika ada anggaran promosi tahun ini yang tak dapat diserap akibat konflik yang terjadi di internal BPPD.

‘’Masih ada dana yang mestinya dimanfaatkan untuk promosi, karena konflik internal tak bisa kita lakukan,’’ katanya. Karena anggaran BPPD tahun 2019 dicoret, kata gubernur anggaran promosi dialihkan ke Dinas Pariwisata (Dispar) NTB.

Terpisah, Anggota BPPD NTB, H.L. Abdul Hadi Faishal masih berharap anggaran untuk BPPD tetap ada dalam APBD 2019. Ia mengharapkan konflik yang terjadi di BPPD segera berakhir. Karena itu katanya, semua pihak diminta melepaskan ego masing-masing untuk kepentingan yang lebih besar.

Jika anggaran dicoret, kata Hadi maka terpaksa BPPD bekerja secara personal. Artinya mencari mitra yang dapat diajak bekerjasama dalam bidang promosi.

‘’Pasti keteteran kita kalau memang tak ada itu (anggaran BPPD). Makanya, semua kita haruslah melepaskan ego masing-masing untuk kepentingan lebih besar. Buka baju, kita pakai baju NTB,’’ ajaknya.

Di tengah upaya mengembalikan frekuensi penerbangan dari Lombok – Kuala Lumpur menjadi normal, tiga kali dalam sehari. Semua harus kompak. Karena wisatawan Malaysia saat ini dalam posisi wait and see. Artinya, kata Hadi, mereka harus diyakinkan bahwa Lombok layak dikunjungi pascagempa yang terjadi beberapa waktu lalu.

‘’Kami akan segera bertemu DPR untuk bagaimana mengupayakan persoalan ini bisa ditangani dengan arif dan bijaksana,’’ katanya.

‘’Kami sangat percaya dengan DPR. Karena dia mampu mengatur alokasi anggaran, distribusi anggaran, supaya anggaran itu efektif dan efisien,’’ tandas Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB ini. (nas)