Jumlah DAK Infrastruktur Jalan untuk NTB Turun

Kepala Dinas PUPR NTB, Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur jalan yang diperoleh Pemprov NTB tahun 2019 mendatang turun dibandingkan 2018. Tahun depan, Pemprov hanya memperoleh DAK infrastruktur jalan sebesar Rp55,65 miliar.

Tahun sebelumnya, DAK Infrastruktur jalan yang diperoleh NTB mencapai Rp90 miliar lebih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB belum mengetahui penyebab turunnya perolehan DAK infrastruktur jalan untuk NTB.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan turunnya perolehan DAK infrastruktur jalan untuk Pemprov NTB, isunya karena tingkat kemantapan jalan provinsi sudah berada di atas 75 persen.

“Itu yang menjadi isu pusat. Karena NTB itu kemantapannya di atas rata-rata nasional di atas 75 persen. Itu yang kayaknya kuat sekali,” katanya ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram.

Baca juga:  Tol Lembar - Kayangan Ditawarkan ke Investor

Ia menjelaskan DAK infrastruktur jalan yang diperoleh terdiri dari dua jenis, yakni DAK reguler dan DAK penugasan. Tahun sebelumnya, DAK penugasan yang cukup besar, sedangkan DAK reguler sedikit. “Kalau sekarang DAK reguler tinggi. DAK penugasan sekarang malah turun,” jelasnya.

Dari total DAK infrastruktur jalan sebesar Rp55,65 miliar yang diperoleh tahun 2019. Sebesar Rp28,9 miliar merupakan DAK reguler. Sedangkan DAK penugasan sebesar Rp26,6 miliar.

Ia menjelaskan DAK sebesar itu sudah ada peruntukannya, yakni untuk penanganan jalan di Dompu, Bima dan Pulau Lombok. Seperti di Pulau Lombok akan dipergunakan untuk penanganan jalan di Lombok Barat. Sedangkan di Pulau Sumbawa akan dipergunakan untuk penanganan jalan di Bima dan Dompu.

Baca juga:  Tol Lembar - Kayangan Ditawarkan ke Investor

Terkait dengan peralihan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, Ardhi mengatakan pihaknya sedang mengkaji untuk ruas jalan lingkar utara dan lingkar selatan Pulau Lombok. Jika ruas jalan lingkar Pulau Lombok beralih status menjadi jalan nasional, maka penanganannya akan ditanggung APBN.

“Kita usahakan statusnya nasional jalan lingkar pulau Lombok. Untuk saat ini, jalan lingkar selatan masih jalan  strategis nasional. Tapi dengan adanya KEK Mandalika dan Gili Mas, kita akan usulkan,” terangnya. (nas)