Jangan Abaikan Edukasi Bencana untuk Warga NTB

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, M. Guntur Halba (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bencana berupa rangkaian gempa bumi yang terjadi sepanjang Agustus dan September 2018 lalu melahirkan kebutuhan akan hadirnya proses edukasi dalam menghadapi bencana. Selain upaya pemulihan, edukasi inilah yang harus dilakukan pascabencana melanda.

Pemikiran itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, M. Guntur Halba, dalam rapat paripurna pembahasan RPJMD NTB di DPRD NTB, Rabu, 7 November 2018.

“Saat ini kita semua masih dalam keadaan berduka. Gempa besar yang menimpa kita sepanjang tiga pekan di bulan Agustus dan September lalu, traumanya masih terasa,” ujar Guntur.

Menurut Guntur, saat ini masih banyak masyarakat korban gempa di NTB yang tinggal di tenda-tenda. “Proses rehabilitasi berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Kebutuhan akan rumah hunian sementara benar-benar mendesak harus segera terpenuhi,” ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat, melalui kesempatan tersebut pun mengingatkan kembali tentang penting dan mendesaknya semua pihak untuk bekerja lebih cepat dalam fase rehabilitasi pascabencana.

“Kami sepenuhnya menyadari penanganan ini tidaklah mudah, tetapi progres yang lambat, akan memicu ketidakpuasan yang meluas dan bersifat massif dari masyarakat. Terutama masyarakat yang menjadi korban bencana,” ujarnya.

Baca juga:  TNI dan BPBD Pidanakan Aplikator Bermasalah

Selanjutnya, Guntur mengingatkan bahwa NTB merupakan daerah yang rawan bencana. “Kita semua mengetahui itu. Tetapi kita semua belum sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi bencana. Fraksi Partai Demokrat meminta dengan sangat, simulasi menghadapi bencana gempa dan tsunami harus dilakukan berkala dengan melibatkan semua komponen masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk proses edukasi tersebut, buku-buku dan video-video pendek mengenai edukasi menghadapi bencana harus disebarkan ke rumah-rumah warga. Aparatur pemerintah daerah harus lebih terlatih menghadapi bencana.

“Kearifan lokal harus dihidupkan dan direvitalisasi untuk menjawab kebutuhan menghadapi bencana,” ujarnya.

Untuk itu semua, berapapun anggaran yang diperlukan, pihak DPRD NTB wajib memberikan dukungan. “Harus kita pastikan edukasi dan simulasi menghadapi bencana ini dilakukan pada level yang terbaik. Dengan tujuan utama memastikan masyarakat dan aparat daerah makin terlatih menghadapi bencana. Menekan seminim mungkin korban jiwa,” tandasnya.

Baca juga:  Semangat Persaudaraan Jadi Modal Utama Masyarakat NTB

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP, mengutarakan pentingnya kebijakan tata ruang yang berpihak pada faktor mitigasi bencana. “Dengan adanya gempa seperti ini kita akan konsen pada faktor-faktor bencana, mitigasi bencana harus menjadi pertimbangan utama dalam RTRW,” kata dikonfirmasi di Mataram beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dalam penyusunan pola ruang dan struktur ruang, mitigasi bencana harus menjadi pertimbangan utama. “Itu yang harus dipikirkan sekarang,” katanya.

Ardhi menyatakan Pemprov sedang melakukan revisi RTRW. Tetapi revisi yang dilakukan tersebut masih belum sensitif terhadap mitigasi bencana gempa. Sehingga revisi RTRW tersebut harus direview atau dikaji kembali.

“Revisi  yang kemarin harus direview lagi. Karena sensitif bencana gempanya masih kurang,  kalau melihat gempa yang terjadi ini,” ucapnya.

Dalam RTRW NTB tersebut perlu memperhatikan daerah-daerah yang rawan gempa. Sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan infrastruktur maupun perumahan. Apalagi adanya informasi dari Badan Geologi yang menyebut adanya sesar baru di Lombok. (aan)