Gubernur NTB Kaget, Anggaran Internet Rp3 Miliar

Ilustrasi internet (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tak ingin kecolongan adanya program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang copy paste. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menyisir anggaran OPD satu persatu.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc terlihat kaget ketika ditanya adanya anggaran untuk internet mencapai Rp3 miliar dalam RAPBD 2019.

‘’Nanti kita coba sisir lagi. Kita lagi sisir-sisir juga. Soalnya kadang-kadang copy paste saja,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat, 16 November 2018 siang.

Ia menjelaskan saat ini sedang dilakukan penyisiran satu persatu OPD. Kepala OPD dipanggil menjelaskan program-program 2019. ‘’Disisir satu-satu, ketemu mana yang bisa dilakukan penghematan,’’ katanya.

Pemprov NTB telah menyampaikan nota keuangan RAPBD 2019 dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu malam, 14  November 2018. RAPBD 2019 direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih.

Dari sisi belanja barang dan jasa maupun belanja modal terjadi penurunan mencapai Rp600 miliar lebih. Sedangkan  belanja pegawai melonjak jadi Rp1,6 triliun lebih.

Dari nota keuangan yang disampaikan,  belanja pegawai berada di komponen belanja  tidak langsung direncanakan sebesar Rp1,49 triliun. Bertambah sebesar Rp108,57 miliar atau 7,82 persen dari APBD Perubahan 2018.

Selain itu, belanja pegawai juga direncanakan dalam komponen belanja langsung sebesar Rp203,51 miliar. Angkanya bertambah sebesar Rp12,62 miliar atau 6,61 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Dari dua komponen belanja tersebut, belanja pegawai dalam RAPBD 2019 menembus Rp1,693 triliun lebih.

Baca juga:  Empat Anggota Dewan Segel Kantornya Sendiri

Dari RAPBD sebesar Rp5,26 triliun, belanja langsung direncanakan sebesar Rp2,13 triliun. Belanja langsung tahun depan berkurang Rp631,30 miliar atau 22,85 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Dua jenis belanja langsung yang turun signifikan dalam RAPBD 2019 adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dalam RAPBD 2019, belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp1,25 triliun. Atau berkurang Rp336,99 miliar atau 21,12 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Selain itu, belanja modal juga turun. Dalam RAPBD 2019, Pemprov merencanakan belanja modal sebesar Rp669,73 miliar. Atau berkurang Rp306,93 miliar atau 31,43 persen dibandingkan APBD murni 2018.

Kepala Bappeda NTB,

Ir. H. Ridwansya, MM, M. Sc, M.TP menjelaskan bahwa memang RAPBD 2019 turun lebih dari Rp600 miliar dibandingkan tahun anggaran 2018. Dalam RAPBD 2019, bantuan operasional sekolah (BOS) mencapai Rp700 miliar. Sementara belanja lainnya berkurang.

‘’Jadi yang tersedot Rp700 miliar di BOS. Belanja pegawai naik karena ada penerimaan PNS yang jatah kita tahun ini, kita harus siapkan,’’ jelasnya.

Mengenai adanya anggaran internet yang mencapai Rp3 miliar, Ridwan mengatakan tak hafal rincian anggaran satu per satu. Namun ia menganggap anggaran sebesar itu cukup wajar, jika melihat banyaknya OPD dan sekretariat daerah atau kantor gubernur.

‘’Hitung saja semua OPD dan kantor gubernur. Kalau rata-rata segitu wajarlah. Semangat Pak Gubernur ini efisiensi. Dan bedanya, sekarang Ibu Wagub meneliti satu persatu program OPD. Harus dipastikan bahwa seluruh belanja di OPD itu mendukung 15 komitmen NTB Gemilang,’’ ungkapnya.

Baca juga:  BPKP Dilibatkan untuk Tuntaskan Kontribusi Aset LIA

Anggaran untuk internet sebesar Rp3 miliar itu, kata Ridwan kemungkinan terkait dengan program NTB Care. Karena berkaitan dengan pengadaan perangkat dan jaringan. Sehingga semua sistem informasi terorganisir.

‘’Ndak apa-apa, memang segitu kebutuhannya. Ada aturannya, menurut saya ada aturannya. Ndak ada belanja yang tak ada aturannya,’’ kata Ridwan.

Berkaitan dengan belanja perjalanan dinas yang mencapai Rp138 miliar dalam RAPBD 2019, Ridwan mengatakan angkanya jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam RAPBD 2019 juga dialokasikan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp6 miliar.

Menurutnya, anggaran perjalanan dinas ke luar negeri untuk pimpinan daerah dibutuhkan untuk membangun investasi dengan luar negeri.

‘’Kalau ada perjalanan ke luar negeri karena memang gubernur harus melakukan perjalanan ke luar negeri. Program ke luar negeri itu sudah ada rencananya. Jadi, semata-mata dalam rangka kita membangun kerjasama investasi dan beasiswa luar negeri. Tapi akan lebih besar ke investasi,’’ terangnya.

Tahun 2019, kata Ridwan ada beberapa kegiatan yang harus diikuti Pemprov di luar negeri. Seperti kegiatan pengusulan Tambora menjadi cagar biosfer dunia.

‘’Untuk dossier kita harus ke Paris, karena kita pengusul. Satu orang sekitar Rp150 juta. Kalau 10 orang sekitar Rp1,5 miliar, relatif kecil, ndak terlalu besar. Yang jelas perjalanan dinas dibandingkan tahun lalu kita efisiensikan banyak. Targetnya 15 persen kita turunkan. Banyak perjalanan dinas bisa dihemat, tak perlu ramai-ramai,’’ pungkasnya. (nas)