Bappenas Prediksi Kemiskinan NTB di Atas 15 Persen

0
Ilustrasi (Kemiskinan)

Mataram (Suara NTB) – Bappenas memprediksi angka kemiskinan di NTB akan menyentuh angka lebih dari 15 persen hingga tahun 2021. Karena itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menegaskan, program pengentasan kemiskinan pada 2019 mendatang harus benar-benar tepat sasaran. Program-program pengentasan kemiskinan harus efektif dan efisien.

Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB menyetop program-program yang seremonial. ‘’Jadi, program ke depan itu harus tepat sasaran, itu intinya. Program dan kegiatan harus efektif, efisien, tepat sasaran. Setop seremonial-seremonial. Tapi kegiatan itu yang langsung menyentuh kepada masyarakat,’’ kata Wagub dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa, 13 November 2018 siang.

Dalam pengentasan kemiskinan, Pemprov memperkuat sinergi dengan NGO. Sehingga, target penurunan kemiskinan klop dengan kontribusi pada NGO di daerah ini.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini mengatakan, perlunya memberdayakan masyarakat sesuai potensi daerah. Wagub terinspirasi dengan satu desa miskin di Jawa Tengah yang mampu bangkit menjadi desa kaya dengan memberdayakan masyarakat sesuai potensi desa tersebut.

Pengentasan kemiskinan di NTB, ke depannya, kata Wagub harus memperhatikan lingkungan. Melawan kemiskinan, melestarikan lingkungan.

‘’Konsen terhadap lingkungan tak boleh setengah-setengah lagi. Makanya kita masukkan itu, berantas kemiskinan lestarikan lingkungan,’’ katanya.

Artinya, dalam memberantas kemiskinan, bagaimana melestarikan lingkungan menjadi poin yang sangat penting. Karena itu berkaitan sangat erat. Menurutnya, tak mungkin  memberantas kemiskinan jika masyarakat tak peduli terhadap lingkungan.

‘’Sudah capek melakukan effort (upaya) yang luar biasa, karena banjir bandang hancur semua yang dibangun,’’ ujarnya mengingatkan.

Tahun 2019, Pemprov akan fokus menurunkan kemiskinan lewat 13 program. Yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Selanjutnya, bank sampah, penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan. Kemudian budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah dan bantuan pangan non tunai bersyarat (BPNT).

Berdasarkan data Bappeda NTB yang dipaparkan dalam  rakor penanggulangan kemiskinan bersama NGO tersebut, Pemprov menyiapkan anggaran sekitar Rp236,76 miliar untuk ke-13 program pengentasan kemiskinan 2019.

Untuk Bumdes disiapkan anggaran Rp10 miliar, jamban keluarga Rp7,9 miliar, RTLH Rp105 miliar. KUBe Rp2 miliar, KRPL Rp4,5 miliar, Bank Sampah Rp3,5 miliar, Air bersih Rp18,6 miliar. Pengembangan desa wisata Rp10 miliar, pertanian konservasi Rp10 miliar, sambungan listrik murah dan hemat Rp4 miliar. Desa mandiri pangan Rp10 miliar, budidaya udang/motorisasi nelayan Rp3,2 miliar dan BPNT Rp48 miliar.

Berdasarkan analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), September lalu, kemiskinan di NTB pada 2019 diprediksi meningkat jadi 15,88 persen. Saat ini, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,75 persen.

Bappenas memprediksi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi NTB minus 1,5 persen. Hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi 806.430 jiwa atau 15,88 persen pada 2019.

Namun seiring dengan perbaikan ekonomi pascapemulihan secara perlahan, kemiskinan di NTB akan kembali menurun. Bappenas memprediksi kemiskinan di NTB berada di atas 15 persen hingga 2021 mendatang. Tahun 2020, angka kemiskinan NTB diprediksi 15,62 persen dan 2021 sebesar 15,39 persen. (nas)