Dewan akan Stop Hibah untuk BPPD

Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kalangan wakil rakyat di DPRD NTB akan menyetop hibah untuk operasional kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB.  Kebijakan itu akan mulai diambil pada tahun anggaran 2019 mendatang.

Penutupan kran hibah kepada BPPD ini  diungkapkan Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan, Johan Rosihan.

“Nanti pada saat pembahasan anggaran, saya akan sampaikan di Badan Anggaran (Banggar) agar BPPD tidak lagi mendapatkan dana di APBD 2019,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Johan lantaran BPPD sudah tidak fokus lagi bekerja sesuai dengan tupoksinya. Karena sejak beberapa bulan terakhir ini internal BPPD tak pernah berhenti dirundung persoalan. Usai soal polemik menyoal ketua BPPD yang menjadi caleg, kini muncul lagi persoalan baru, yakni dualisme kepemimpinan di tubuh BPPD.

“Kalau dana hibah ke BPPD ini kita moratorium, kira-kira masih rebutan apa ndak ya?. Dan BPPD itu lembaga yang tidak wajib dibiayai oleh APBD,” kata Ketua Fraksi PKS ini.

Ditempat terpisah, Ketua Fraksi PDIP, Ruslan Turmudzi, juga sepakat hibah ke BPPD dari pemerintah daerah distop dulu. “Pemprov harus menghentikan kucuran anggaran untuk BPPD ini. Distop dululah, sampai persoalan internalnya diselesaikan,” ujar Ruslan yang juga anggota Banggar ini.

Ruslan mengaku pihaknya sangat menyayangkan persolan yang membelit internal BPPD. Sebab, di tengah kondisi industri pariwisata daerah sedang terpuruk pasca gempa, BPPD seharusnya menjadi garda paling depan untuk kembali membangkitkan pariwisata daerah.

“Dalam keadaan pascabencana ini, kondisi Pariwisata kita berada dalam keadaan terpuruk. Dalam keadaan seperti ini, maka semestinya kinerja BPPD ini harus semakin ditingkatkan atau dioptimalkan, bukan malah berseteru begini,” tegasnya.

Seruan stop hibah BPPD juga disampaikan oleh anggota komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Guntur Halba. Menurutnya dari sisi hukum, tak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan hibah kepada BPPD.

“Saya secara pribadi juga setuju hibah BPPD distop dulu. Kalau kita buka regulasi terkait pembentukan BPPD. Dalam hal penganggaran, tidak ada keharusan atau kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran untuk BPPD,” katanya.

Ia mencontohkan BPPD di Provinsi Bali, yang juga tak mendapatkan hibah dari pemerintah daerah. BPPD Bali membiayai kegiatan secara mandiri tanpa dibiayai pemerintah.

“Di Bali tidak ada anggaran untuk BPPD satu sen pun dari APBD, mereka mandiri, mencari sendiri anggaran untuk membiayai kegiatannya. Sewaktu saya masih di komisi II pernah kunker ke Bali bertemu Dispar dan BPPD dan itu yang mereka sampaikan,” katanya.

Karena itulah maka pada anggaran 2019 ini, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk terus memberikan BPPD hibah. Pembiayaan secara mandiri mungkin akan membuat BPPD bekerja lebih profesional. (ndi)