Ruang Publik di Mataram Belum Ramah Anak

Seorang anak bermain ayunan di Taman Sangkareang, Jalan Pejanggik Kelurahan Mataram Barat, Jumat, 26 Oktober 2018. Taman kota dan ruang publik lainnya masih belum aman bagi anak dan penyandang disabilitas. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Keinginan menjadi Kota Layak Anak tahun 2019 cukup berat. Ruang publik di Kota Mataram dinilai masih belum ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas.

Pencanangan sebagai Kota Layak Anak digagas tahun 2014 lalu. Sebanyak 24 indikator mesti dipenuhi. Tetapi pemenuhan indikator tak seluruhnya terpenuhi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany membenarkan hal tersebut. Tantangan terbesar berkaitan dengan sarana – prasarana ruang publik dan bermain tak ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas.

Hal ini sulit terpenuhi apalagi Kota Mataram baru saja terdampak musibah gempa bumi. “Kemungkinan tidak banyak bisa digarap. Perkim sebagai jejaring kita fokus penanganan bencana,” kata Dewi dikonfirmasi, Jumat, 26 Oktober 2018.

Baca juga:  Hj. Niken Dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Nasional

Tantangan lainnya, iklan rokok marak terpasang di pinggir – pinggir jalan. Menghilangkan iklan rokok kata Dewi, bukan hal yang tak mungkin. Dia berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar tak memperpanjang izin iklan rokok.

Dewi menambahkan, ketahanan keluarga juga penting. Terutama dari sisi pendidikan. Bagaimana orang tua mendidik anak untuk meningkatkan prestasi. Dari sisi kesehatan bagaimana angka kematian anak dan stunting dapat ditekan. Sekolah diperbanyak mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Baca juga:  Hj. Niken Raih Penghargaan Bunda PAUD Tingkat Nasional

“Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan digalakkan dan harus berjejaring,” ucapnya. Termasuk melibat tokoh agama dan tokoh masyarakat. Salah satunya, membuat awiq – awiq di lingkungan.

DP3A terus berupaya melakukan penguatan forum anak di kecamatan. Dia mengharapkan, terealisasinya janji Presiden RI Joko Widodo memberikan kelurahan mengelola anggaran, agar kelurahan dapat mengalokasikan sebagian anggaran untuk operasional forum anak kelurahan.

Lalu bagaimana target menjadi Kota Layak? Dewi mengatakan, penghargaan diperoleh sudah Madya. Dia belum terobsesi naik ke utama melihat kondisi pascabencana seperti saat ini. “Cukup dipertahankan saja dulu,” demikian kata dia. (cem)