Hartina akan Jemput Anggaran Pusat

Asisten III Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Setda NTB, Hj.Hartina (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi prioritas Pemprov NTB. Untuk memastikan anggaran pusat teralokasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, Pemprov akan melakukan roadshow ke kementerian/lembaga.

Dengan cara seperti ini diharapkan kementerian/lembaga menganggarkan dana untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangannya.

‘’Kita fokusnya bencana sehingga saya sekarang akan mengawal rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu yang sangat vital saat ini,’’ ujar Asisten III Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM dikonfirmasi kemarin di Kantor Gubernur.

Sebagai asisten gubernur yang baru saja dilantik pekan lalu, Hartina mengatakan pengawalan terhadap rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi prioritas. Kebutuhan anggaran rehab dan rekon per kementerian/lembaga akan direkap bersama Bappeda. Sebagai bahan gubernur atau Kepala OPD roadshow ke kementerian/lembaga.

‘’Apa yang sudah kita buat, berapa kebutuhan untuk pemulihan rehab rekon tujuh kabupaten/kota terdampak. Kementerian/lembaga  mana saja yang dibebani, ini kami rekap,’’ terangnya.

Baca juga:  Rendah, Serapan Anggaran Empat Pemda di NTB

Finalisasi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat maka dukungan anggaran dari kementerian/lembaga untuk tahun 2019 akan lewat.

‘’Jangan sampai telat. Karena kalau telat takutnya sudah selesai pembahasan APBN 2019.  Sudah berjalan komunikasi. Tinggal kita lengkapi dengan data saja. Diperkuat saja membawa data. Bisa saja dibawa orag lain, beliau (Gubernur)  sudah buka pintu,’’ katanya.

Berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan pemerintah provinsi, kebutuhan anggaran yang menjadi tanggungan provinsi sebesar Rp600 miliar lebih. Pemprov mengupayakan ada dukungan anggaran dari kementerian/lembaga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

Bencana gempa bumi  yang melanda tujuh kabupaten/kota  menyebabkan kerusakan mencapai Rp 12,4 triliun dan kerugian sebesar Rp2,49 triliun. Untuk memulihkan kembali NTB dibutuhkan anggaran sekitar Rp10,19 triliun.

Baca juga:  Transfer Dana Diterima Pemkot Mataram Turun Rp 25 Miliar

Nilai kerusakan, kerugian dan kebutuhan tersebut dibagi menjadi lima sektor. Pertama, sektor perumahan, nilai kerusakan mencapai Rp9,2 triliun dengan kerugian sebesar Rp1,52 triliun. Dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, membutuhkan anggaran sebesar Rp7,04 triliun.

Kedua, sektor infrastruktur dengan nilai kerusakan Rp 110,32 miliar dan kerugian sebesar Rp432,79 miliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur sebesar Rp266,87 miliar. Ketiga, sektor sosial nilai kerusakan mencapai Rp2,21 triliun dan kerugian sebesar Rp 189,59 mliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini mencapai Rp 1,99 triliun.

Keempat, sektor ekonomi produktif nilai kerusakan sebesar Rp585,18 miliar dengan jumlah kerugian Rp603,68 miliar. Sementara kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini diperkirakan sebesar Rp683,68 miliar. Terakhir, lintas sektor dengan nilai kerusakan Rp578,91 miliar dan kerugian Rp 131,34 miliar. Kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor ini sekitar Rp 683,69 miliar. (nas)