Proyek Pascabencana Kota Bima Direkomendasikan Dibongkar

Rusus pascbencana banjir Kota Bima dibangun di Kelurahan Jatiwangi, salah satu item proyek yang jadi temuan dan direkomendasikan perbaikan oleh TP4D. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) menemukan sejumlah masalah pada proyek pascabencana banjir untuk pembangunan rumah di Kota Bima.

Salah satu temuan itu pada bangunan untuk rumah warga berpenghasilan rendah ditemukan tidak sesuai kontrak, sehingga direkomendasikan dibongkar.

Temuan itu pada proyek rumah khusus (Rusus) pascabencana Kota Bima yang dibangun di Kelurahan Jatiwangi.  Ada dua paket pekerjaan yang jadi temuan untuk pembangunan rusus tipe 28.

‘’Paket satu yang jadi temuan. Pekerjaan harusnya selesai Oktober namun belum juga tuntas. Sehingga dikenakan denda,’’ jelas Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH, MH, memaparkan terkait temuan TP4D.

Dari pekerjaan yang sama  masih ditemukan bangunan rumah yang retak direkomendasikan dibongkar.  ‘’Tim meminta pelaksana agar yang retak retak itu segera dibongkar diperbaiki kembali. Artinya pekerjaan tersebut belum tuntas,’’ tegas Dedi.

Baca juga:  Pemulangan Tunggu Ketersediaan Pesawat, Kondisi Warga NTB Dipastikan Aman di Papua

Dalam proyek Rusus itu, ada dua titik pembangunan di kelurahan yang sama. Masing-masing paket di titik pertama sejumlah 50 unit dan titik kedua  40 unit dengan nilai Rp 2,6 miliar. Proyek ini milik Satuan Kerja Non Vertical Tertentu (SNVT) Kementerian PUPR. Nilai total keseluruhan proyek yang didampingi Rp 113,884 miliar.

Paket untuk item lain yang didampingi adalah proyek Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) di Oimbo Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima. Proyek itu senilai Rp5,6 miliar.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, harus dilakukan CCO (Contract Change Order) atau pekerjaan tambahan. Sebab muncul protes, aliran limbah di tanah milik masyarkat.

Baca juga:  BNPB Transfer Rp466 Miliar untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NTB

‘’Sehingga tambahan pekerjaannya berupa pemasangan pipa sampai ke sungai. Agar aliran limbah langsung ke sungai,’’ terang Dedi Irawan.

Waktu perpanjangan 20 hari diberikan kepada rekanan. Selama perpanjangan tersebut, dikenakan denda sesuai ketentuan.

‘’Sesuai temuan TP4D, agar pekerjaan tersebut dikerjakan dengan serius sesuai spek ditentukan, diberikan waktu 20 hari,” paparnya. Proyek milik Satker Pengemabgan Sistem Penyehatan Lingkungan (PSPL) Kementerian PUPR ini, total nilai pendampingan 63,2 miliar.

Ditambahkan, semua proyek yang didampingi itu masih dalam proses penyelesaian pekerjaan. Kontrak rata-rata sudah berakhir, namun ada yang diperpanjang karena harus dilakukan perbaikan. Sehingga masih butuh  waktu untuk proses sentuhan akhir. (ars)