Diproses, Pencairan Dana Bantuan Perumahan untuk 19.100 Korban Gempa

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan sedang memproses pencairan bantuan untuk korban gempa di Lombok dan Sumbawa. Sebanyak 19.100 calon penerima bantuan dinyatakan telah clean and clear verifikasinya.

Sebelumnya, kementerian Keuangan juga telah mencairkan bantuan kepada 23.000 korban gempa.

‘’Bantuan ini sasarannya untuk seluruh kebutuhan korban gempa. Termasuk bantuan untuk rumah yang sudah ditetapkan Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan. Mungkin tahap awal, 6.000 sasaran penerima yang sudah dicairkan,’’ kata Sri Mulyani dalam kunjungannya Senin, 8 Oktober 2018 kemarin ke Desa Guntur Macan, Gunung Sari, Lombok Barat.

Pemerintah menurut Sri Mulyani, masih memberikan perhatian penuh dan terus mendukung proses pemulihan. Melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah daerah sedang menginventarisir dan telah mengajukan by name by address mereka yang terdampak gempa, yang kemudian diverifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan telah mencairkan Rp2,1 triliun anggaran untuk korban gempa di Lombok dan Sumbawa. Sri Mulyani mengatakan, hingga saat ini masih menghitung total kebutuhan untuk penanganan gempa.

Baca juga:  PBB Ikut Bantu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa di NTB

“Kalau verifikasi sudah komplet, diajukan anggarannya, kita cairkan. Karena kita semua harus bertanggung jawab. Kita juga ingin betul-betul membutuhkan yang mendapatkannya. Dan pembayaran dilakukan bertahap,” imbuhnya.

Pencairan anggaran, terutama untuk bantuan perumahan, tidak dapat dilakukan sekaligus. Harus dipastikan ketersediaan bahan-bahan bangunannya. Agar anggaran yang diberikan pemerintah tak salah pemanfaatan.

‘’Jadi tujuannya bukan uangnya tidak boleh diambil, tapi itu adalah kebaikan untuk kita semua,’’ jelas Sri Mulyani.

Demikian juga untuk bantuan jatah hidup (jadup). Itu akan disalurkan melalui Kementerian Sosial. Kementerian Keuangan akan mencairkannya bilamana para korban gempa ini telah tinggal di rumah yang sifatnya permanen.

Untuk tiga bulan terakhir di tahun 2018 ini, Kementerian Keuangan telah mencadangkan anggarannya. Sembari membahas alokasi untuk anggaran penanganan tahun 2019 mendatang. Sri Mulyani meminta agar masyarakat tak khawatir soal anggaran penanganan bencana Lombok Sumbawa. Masing-masing telah memiliki pos anggaran khusus dan telah tersedia.

‘’Uang di Lombok tetap untuk Lombok, Palu juga demikian. Tidak benar uang untuk penanganan bencana Lombok dialihkan untuk kegiatan IMF,’’ tegas Sri Mulyani.

Baca juga:  Data Anomali Gempa Jadi Temuan BPKP

Menkeu juga menambahkan bahwa pemerintah selain berpikir soal APBN, juga dipikirkan membuat stimulus untuk kehidupan ekonomi yang kembali normal.

Pertama, mereka yang mengalami kerusakan dari sisi bisnis oleh OJK nanti akan dilakukan mekanisme untuk penghapusan pinjaman tersebut. Ke dua dari sisi pajak semua bisnis yang berpengaruh akibat gempa, juga akan dilakukan perubahan kewajiban pajaknya.

Tujuannya, masyarakat agar memiliki ruang dan kesempatan untuk kembali bangkit. “Kita gunakan seluruh instrumen agar bapak ibu hidup kembali normal seperti sebelum terjadinya gempa.’’

Sri Mulyani juga memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap korban gempa di Lombok dan Sumbawa tak berkurang. Meskipun, musibah gempa juga mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah yang membutuhkan perhatian sama.

Demikian juga ketika pemerintah sibuk dan mengalokasikan anggaran tidak kecil untuk pelaksanaan kegiatan World Bank-IMF di Bali yang sedang dimulai serangkaian kegiatannya. Pemerintah tetap memprioritaskan recovery untuk korban gempa di Lombok dan Sumbawa. (bul)