Gubernur Diminta Buat Capaian Kontrak Kerja dengan Pejabat

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan memberikan masukan kepada Gubernur NTB untuk membuat kontrak kerja dengan pejabat yang akan ditunjuk menduduki Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov  berdasarkan capaian indikator.

Pola tersebut bertujuan untuk memastikan kepala OPD tersebut serius bekerja di masing-masing bidangnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang di susun berdasarkan turunan dari visi-misi NTB gemilang.

“Buat kontrak kerja berdasarkan kemampuan pencapaian indikator NTB gemilang. Kenapa penting kontrak kerja berdasarkan capaian indikator tersebut? Agar jangan ada lagi pejabat yang mengklaim keberhasilan di luar capaian indikator yang disepakati dalam RPJMD,” tegas Johan, Kamis, 4 Oktober 2018 kemarin.

Menurut Johan, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah membutuhkan perangkat daerah yang bisa bekerja dengan maksimal untuk bisa merealisasikan visi-misinya lima tahun ke depan. Sehingga untuk dapat mencapai itu, dukungan dari pejabat pembantu gubernur harus benar-benar dipastikan adalah orang yang berkompeten dan memiliki komitmen.

Baca juga:  Dilantik Sebagai Sekda, Hasan Basri Pasang Target

“Kita tahu pak Gubernur butuh pejabat yang bekerja cerdas dan cepat, yang ndak bisa ikut tinggal aja, apalagi kalau bikin repot,” cetusnya.

Johan juga mengusulkan dalam pengangkatan dan penunjukan pejabat lingkup Pemprov NTB, bila  perlu gubernur menggunakan konsultan independen. “Saya berharap agar Pak Gubernur menunjuk konsultan HRD dalam memilih dan menunjuk kepala OPD yang bisa mewujudkan visi NTB gemilang,” lanjutnya.

Menurut Johan, Gubernur agar bersikap tegas dalam menunjuk pejabat terhadap upaya intervensi dari pihak manapun. Sehingga pejabat yang diangkat tidak berdasarkan kedekatan, pengaruh, dan politik balas jasa. Tapi melainkan berdasarkan kemampuannya.

Baca juga:  Nasib 223 P3K Pemprov Masih Menggantung

“Jadi jangan lagi ada istilah intervensi dalam bentuk apapun. Jangan ada lagi bayar kiri-kanan. Jangan lagi ada rekom yang tidak jelas dalam urusan penempatan pejabat. Kenapa ini tegas kami sampaikan agar semua pejabat dapat menunjukkan  skill dan profesionalitasnya dalam bekerja,” tegasnya.

PKS sebagai partai pengusung, akan tetap mengawal pemerintah Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Ia berharap dalam penempatan pejabat, tidak ada kegaduhan yang ditimbulkan, semua pihak harus menghargai hak Gubernur.

“Sejak awal saya sebagai Ketua Fraksi PKS, sudah katakan, kita harus buat suasana agar birokrasi dapat bekerja senyaman mungkin dengan profesionalitas yang tinggi. Tidak boleh mencampuri apa yang seharusnya menjadi hak beliau (Gubernur) termasuk soal mutasi ini,” pungkasnya. (ndi)