Pencalegan Ketua BPPD NTB Dilaporkan ke Bawaslu RI

Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Diloloskannya Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Fauzan Zakaria dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD NTB, oleh KPU, tanpa surat pengunduran diri dari jabatannya, dijadikan temuan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid yang dikonfirmasi Kamis, 4 Oktober 2018 kemarin. Menurutnya, pihaknya memutuskan hal itu sebagai temuan, setelah terlebih dahulu melakukan kajian-kajian yuridis.

“Dari berbagai dokumen terkait BPPD sudah ditelaah dan dikaji Bawaslu. Jadi menurut aturan, jika ketua pada badan tertentu termasuk BPPD harus mengundurkan diri jika ingin maju sebagai calon legislatif,” ujarnya.

Hasil temuannya itu kemudian dikirim ke Bawaslu RI untuk diproses dan kemudian diputuskan. “Temuan di DCT ini sudah dilaporkan dan kirim ke Bawaslu RI di Jakarta” katanya.

Temuan tersebut dilaporkan dan diajukan ke Bawaslu RI sesuai dengan aturan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Dimana temuan Bawaslu provinsi akan diputuskan oleh Bawaslu RI.

“Kita

tunggu keputusan Bawaslu RI. Apakah temuan yang kita laporkan akan ditindaklanjuti dengan register atau tidak. Jika dinilai Bawaslu RI sudah memenuhi syarat formil dan materiil maka akan diproses sebagai pelanggaran administratif,” tegasnya.

Selain temuan terkait Ketua BPPD, Bawaslu juga menemukan seorang caleg perempuan untuk DPRD provinsi asal dapil VII (Lombok Tengah Utara) yang masih bersetatus sebagai perangkat desa, namun tidak mengundurkan diri, juga dilaporkan ke Bawaslu RI.

Ketua KPU provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi terkait hal itu, hanya menanggapi terkait  temuan caleg yang belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat desa.

”Kita belum tahu soal caleg perangkat desa belum mengundurkan diri. Karena ini sudah penetapan DCT, Artinya itu menjadi ranah Bawaslu” ujarnya.

Sementara terkait, Fauzan Zakaria, Aksar tetap sesuai dengan keputusan untuk meloloskan Faozan Zakaria sebagai caleg tetap. Karena dianggap tidak melanggar aturan jika tidak mundur dari jabatannya, dan KPU siap untuk melaksanakan apapun yang menjadi keputusan Bawaslu terkait Fauzan. (ndi)