Banyak Warga Miskin di Lobar Tak Terakomodir Jaminan Kesehatan

BELUM - Keluarga Papuq Sodah di Sekotong yang belum masuk dalam daftar JKN. Keluarga ini adalah satu contoh keluarga miskin yang belum masuk dalam JKN. (Suara NTB/her)

Advertisement

Giri Menang (Suara NTB) – Jajaran DPRD Lombok Barat mengkritisi banyaknya warga miskin yang tak diakomodir bantuan jaminan kesehatan, baik yang didanai oleh APBN maupun APBD. Ribuan warga miskin yang seharusnya diakomodir justru tak masuk sebagai penerima bantuan. Hal ini diduga akibat data yang tak valid, sehingga banyak warga tak seharusnya memproleh bantuan justru diakomodir.

Hal ini terungkap ketika sosialisasi raperda inisiatif DPRD tentang program jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmin) mengundang perwakilan kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, pemuda di Ruang Sidang DPRD Lobar, Selasa,  2 Oktober 2018.

Ketua Pansus Raperda DPRD Lobar H. Wahid Syahril mengatakan raperda ini dihajatkan untuk  membantunya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Nantinya dalam implementasi secara teknis ada di eksekutif. Diakui secara umum jumlah warga Lobar yang sudah terdaftar bantuan jaminan kesehatan, baik APBN dan APBD dua kali lipat dibandingkan jumlah miskin yang ada. Sejauh ini khusus APBD Lobar saja diakomodir sebanyak 7 ribu lebih warga miskin. “Yang belum diakomodir inilah nanti kita bantu melalui program jamkesmin ini. Namun penting dibuat bank data agar satu data, karena itulah masukan dari masyarakat sangat kami perlukan,”kata Wahid.

Untuk krtieria penerima bantuan ini sendiri menurutnya nanti dibahas lebih lanjut, sebab kriteria dari instansi berbeda-beda. Bahkan kriteria warga miskin menurut BPS ada 14 indikator. Karena itulah dewan terus mendorong agar pemda melakukan pendataan dan validasi. Pemda, jelasnya, didorong membuat bank data. “Sebab kalau kita punya bank data maka data base untuk kluster masyarakat miskin akan lebih mudah,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rahman Sahnan Putra menyatakan, total warga Lobar yang terlayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 61 persen, sedangkan sisanya 39 persen belum terdaftar di JKN. Dari total warga yang belum terdaftar JKN ini, terdapat 25 ribu warga miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan gratis tersebut. Sebagai bentuk komitmen pemda memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang belum masuk di JKN tersebut, pemda tahun ini menganggarkan Rp 2,5 miliar. Masing-masing warga bakal diberikan jaminan sebesar Rp 5 juta untuk membayarkan premi. Jumlah jaminan naik dari sebelumnya Rp 2 juta. “Kita sudah menghitung jumlah warga miskin yang belum punya JKN sebanyak 25 ribu orang,” jelasnya.

Menyoal prosedur penyusunan Bansos ini jelasnya, memang melalui sejumlah OPD terkait. Pihaknya sudah meminta semua puskesmas untuk mensosialisasikan bantuan ini ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Hj. Made Ambaryati mengakui berdasarkan hasil rapat koordinasi BDT jumlah penerima PBI di Lobar totalnya mencapai 382.382 jiwa terdiri PBI APBN sebanyak 369.229 jiwa, APBD provinsi 5.552 jiwa dan APBD kabupaten sebanyak 7.771 jiwa. “jumlahnya sudah dua kali lipat penduduk miskin, ini yang dapat bantuan PBI. Memang kita disuruh Verifikasi dan validasi data. Yang kabupaten juga tidak pernah lakukan verifikasi dan validasi,”akunya. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.